Korupsi di PT DI, KPK Periksa Eks Wakil Menteri BUMN

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin dalam kasus dugaan korupsi terkait pemasaran dan penjualan di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun anggaran 2007 hingga 2017.
Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.
Baca Juga
KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan BS (Budi Santoso)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (14/9).
Selain Yasin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN yang juga Wakil Direktur PT Pelindo II Hambra. Dia juga akan diperiksa untuk tersangka Budi Santoso.

Masih belum diketahui apa yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah terhadap keduanya. Namun belakangan penyidik tengah menelisik aliran uang korupsi dari mitra penjualan di PT Dirgantara Indonesua terhadap para tersangka dan pihak lain.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.
Baca Juga
Polda Metro Selidiki Tiga Anggota Polisi yang Kawal Iring-iringan Moge di Serpong
Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
