Komisi XI DPR Minta Itjen Kemenkeu Awasi Ketat Pegawai yang Bergaya Hidup Hedon

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 Februari 2023
Komisi XI DPR Minta Itjen Kemenkeu Awasi Ketat Pegawai yang Bergaya Hidup Hedon

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (Moge) bersama klub BlastingRijder DJP.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Legislator Senayan ikut menyoroti fenomena masyarakat yang mengkritik keras gaya hidup hedon yang ditampilkan para pegawai pajak.

Hal itu mencuat setelah terkuak kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo terhadap anak petinggi GP Ansor.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR Minta Pejabat Pajak Taat Setor LHKPN ke KPK

Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, gaya hidup hedon sebenarnya merupakan hal biasa yang sudah lumrah terjadi saat ini di tengah masyarakat.

"Saya rasa perilaku hedon ini sudah menjadi perubahan sosial yang terjadi di semua kalangan, yang akhir akhir ini seringkali dipertontonkan banyak pihak," kata Najib kepada wartawan, Selasa (28/2).

"Saya bukan ahli di bidang sosiolog namun saya rasa perilaku ini sudah menjadi sesuatu yang rutin kita lihat di berbagau media sosial," sambung dia.

Menurutnya, gaya hidup hedon pegawai pajak dengan persoalan pokok yang terjadi yakni persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan anak pegawai pajak adalah dua hal yang berbeda yang mesti dilihat secara terpisah.

"Saya masih melihat fenomena berita yang awalnya berupa tindak pindana kekerasan berubah menyosor ke domain latar belakang keluarga pelaku," ujarnya.

Baca Juga:

Kapolda Metro Awasi Pengusutan Kasus Penganiayaan Anak Pejabat Pajak

Meski demikian, Najib tetap menekankan agar kritik publik terhadap gaya hidup para pegawai pajak dijadikan bahan masukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membenahi sistem pengawasan terhadap para pegawainya.

"Saya rasa fungsi inspektorat jenderal (itjen) pengawas di kemenkeu bisa lebih aktif lagi mengawasi anggotanya," imbuhnya.

Najib juga mengapresiasi langkah sigap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang melakukan tindakan terukur terhadap anak buahnya pasca adanya reaksi publik soal gaya hidup hedon.

"Tindakan SMI begitu cepat dan responsif menjawab kegelisahan publik perlu di apresiasi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Sambangi Solo Pasca-Kasus Anak Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Saya Merasakan Luka

#Kemenkeu #Gaya Hidup #DPR RI #Komisi XI DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - 1 jam, 33 menit lalu
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 59 menit lalu
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - 2 jam, 33 menit lalu
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Pembentukan Tim Reformasi Polri harus benar-benar dijalankan dengan keseriusan, bukan sebatas upaya pencitraan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Menkeu tegaskan APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun
Indonesia
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas
Indonesia
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
DPR mengesahkan APBN 2026 senilai Rp 3.842 triliun, Selasa (23/9). APBN ini akan menjadi dasar kebijakan fiskal Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya
Indonesia
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
DPR sudah menerima lima surat dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Surat tersebut membahas calon anggota LPS hingga RUU BUMN.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia menggantikan Menkeu Purbaya.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Bagikan