Komisi XI DPR Minta Itjen Kemenkeu Awasi Ketat Pegawai yang Bergaya Hidup Hedon

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo yang mengendarai motor gede (Moge) bersama klub BlastingRijder DJP.
MerahPutih.com - Legislator Senayan ikut menyoroti fenomena masyarakat yang mengkritik keras gaya hidup hedon yang ditampilkan para pegawai pajak.
Hal itu mencuat setelah terkuak kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo terhadap anak petinggi GP Ansor.
Baca Juga:
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, gaya hidup hedon sebenarnya merupakan hal biasa yang sudah lumrah terjadi saat ini di tengah masyarakat.
"Saya rasa perilaku hedon ini sudah menjadi perubahan sosial yang terjadi di semua kalangan, yang akhir akhir ini seringkali dipertontonkan banyak pihak," kata Najib kepada wartawan, Selasa (28/2).
"Saya bukan ahli di bidang sosiolog namun saya rasa perilaku ini sudah menjadi sesuatu yang rutin kita lihat di berbagau media sosial," sambung dia.
Menurutnya, gaya hidup hedon pegawai pajak dengan persoalan pokok yang terjadi yakni persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan anak pegawai pajak adalah dua hal yang berbeda yang mesti dilihat secara terpisah.
"Saya masih melihat fenomena berita yang awalnya berupa tindak pindana kekerasan berubah menyosor ke domain latar belakang keluarga pelaku," ujarnya.
Baca Juga:
Kapolda Metro Awasi Pengusutan Kasus Penganiayaan Anak Pejabat Pajak
Meski demikian, Najib tetap menekankan agar kritik publik terhadap gaya hidup para pegawai pajak dijadikan bahan masukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam membenahi sistem pengawasan terhadap para pegawainya.
"Saya rasa fungsi inspektorat jenderal (itjen) pengawas di kemenkeu bisa lebih aktif lagi mengawasi anggotanya," imbuhnya.
Najib juga mengapresiasi langkah sigap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang melakukan tindakan terukur terhadap anak buahnya pasca adanya reaksi publik soal gaya hidup hedon.
"Tindakan SMI begitu cepat dan responsif menjawab kegelisahan publik perlu di apresiasi," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Sambangi Solo Pasca-Kasus Anak Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Saya Merasakan Luka
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah

Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang

Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu

Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

DPR RI Setujui Perubahan Besar Prolegnas 2025-2029, RUU Perampasan Aset hingga Pemilu Resmi Masuk Prioritas

DPR Sahkan APBN 2026 Senilai Rp 3.842 Triliun, Berikut Rinciannya

DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN

Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia

Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
