Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara


Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/ Ponco)
MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi, Budi Arie yang menyatakan siapapun yang kalah di Pemilu 2024 bakal masuk penjara.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada Budi tak asal bicara mengenai kontestasi Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, setiap perhelatan Pemilu harus disambut riang gembira.
Baca Juga
Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Harap Minim Sengketa
Menurutnya, Pemilu adalah pesta rakyat untuk berdemokrasi. Saat itulah momen rakyat menggantungkan harapan yang besar kepada siapapun calon dengan rekam jejak dan program terbaik.
"Loh kok ini malah aneh, ada wadah relawan besar kok malah menakut-nakuti. Jangan asal bicara dan merusak proses demokrasi," ujar Pras sapaan karibnya di Jakarta, Senin (15/8).
Beberapa waktu lalu, Budi Arie menyampaikan, bahwa partai politik di Indonesia akan berhati-hati menentukan strategi di 2024. Alasan kehati-hatian ini karena yang kalah bakal masuk penjara.
Baca Juga
Partai Mahasiswa Indonesia Tidak Ikut Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024
Prasetio berpandangan, nada ancaman yang disampaikan Budi sudah tak lagi berlaku di era reformasi seperti ini. Saat ini yang dibutuhkan adalah adu gagasan dan program untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Lagi pula Pras mengingatkan agar Budi Arie tak lupa rahim tempat di mana ia dilahirkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Di mana ia memulai karir sebagai politikus PDI Perjuangan dan lama menjadi pengurus di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
"Saya juga ingat betul waktu itu Budi Arie tidak mendukung Pak Jokowi saat Pilkada DKI 2012. Jadi berkaca lah. Relawan tanpa partai mau mengusung siapa sih?," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
40 Parpol Daftar Pemilu 2024, 16 di Antaranya Belum Tentu Lolos
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
