Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Agustus 2022
Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/ Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi, Budi Arie yang menyatakan siapapun yang kalah di Pemilu 2024 bakal masuk penjara.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada Budi tak asal bicara mengenai kontestasi Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, setiap perhelatan Pemilu harus disambut riang gembira.

Baca Juga

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Harap Minim Sengketa

Menurutnya, Pemilu adalah pesta rakyat untuk berdemokrasi. Saat itulah momen rakyat menggantungkan harapan yang besar kepada siapapun calon dengan rekam jejak dan program terbaik.

"Loh kok ini malah aneh, ada wadah relawan besar kok malah menakut-nakuti. Jangan asal bicara dan merusak proses demokrasi," ujar Pras sapaan karibnya di Jakarta, Senin (15/8).

Beberapa waktu lalu, Budi Arie menyampaikan, bahwa partai politik di Indonesia akan berhati-hati menentukan strategi di 2024. Alasan kehati-hatian ini karena yang kalah bakal masuk penjara.

Baca Juga

Partai Mahasiswa Indonesia Tidak Ikut Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Prasetio berpandangan, nada ancaman yang disampaikan Budi sudah tak lagi berlaku di era reformasi seperti ini. Saat ini yang dibutuhkan adalah adu gagasan dan program untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Lagi pula Pras mengingatkan agar Budi Arie tak lupa rahim tempat di mana ia dilahirkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Di mana ia memulai karir sebagai politikus PDI Perjuangan dan lama menjadi pengurus di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

"Saya juga ingat betul waktu itu Budi Arie tidak mendukung Pak Jokowi saat Pilkada DKI 2012. Jadi berkaca lah. Relawan tanpa partai mau mengusung siapa sih?," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

40 Parpol Daftar Pemilu 2024, 16 di Antaranya Belum Tentu Lolos

#DPRD DKI Jakarta #Pro Jokowi #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan