Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Agustus 2022
Ketua DPRD DKI Minta Ketum Projo Tidak Asal Bicara

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/ Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi, Budi Arie yang menyatakan siapapun yang kalah di Pemilu 2024 bakal masuk penjara.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada Budi tak asal bicara mengenai kontestasi Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, setiap perhelatan Pemilu harus disambut riang gembira.

Baca Juga

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Harap Minim Sengketa

Menurutnya, Pemilu adalah pesta rakyat untuk berdemokrasi. Saat itulah momen rakyat menggantungkan harapan yang besar kepada siapapun calon dengan rekam jejak dan program terbaik.

"Loh kok ini malah aneh, ada wadah relawan besar kok malah menakut-nakuti. Jangan asal bicara dan merusak proses demokrasi," ujar Pras sapaan karibnya di Jakarta, Senin (15/8).

Beberapa waktu lalu, Budi Arie menyampaikan, bahwa partai politik di Indonesia akan berhati-hati menentukan strategi di 2024. Alasan kehati-hatian ini karena yang kalah bakal masuk penjara.

Baca Juga

Partai Mahasiswa Indonesia Tidak Ikut Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Prasetio berpandangan, nada ancaman yang disampaikan Budi sudah tak lagi berlaku di era reformasi seperti ini. Saat ini yang dibutuhkan adalah adu gagasan dan program untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Lagi pula Pras mengingatkan agar Budi Arie tak lupa rahim tempat di mana ia dilahirkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Di mana ia memulai karir sebagai politikus PDI Perjuangan dan lama menjadi pengurus di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

"Saya juga ingat betul waktu itu Budi Arie tidak mendukung Pak Jokowi saat Pilkada DKI 2012. Jadi berkaca lah. Relawan tanpa partai mau mengusung siapa sih?," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

40 Parpol Daftar Pemilu 2024, 16 di Antaranya Belum Tentu Lolos

#DPRD DKI Jakarta #Pro Jokowi #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan