Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Benahi Kawasan Kumuh Dekat Istana

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Maret 2023
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Benahi Kawasan Kumuh Dekat Istana

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Terlebih pemukiman padat penduduk berada di lokasi strategis atau dekat dengan tempat penting di negara.

Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta jajaran Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di ibu kota.

Baca Juga:

KPK Kembali Panggil Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Tanah Pulogebang

Termasuk yang menjadi sorotannya yakni kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang notabene tak jauh lokasinya dari Istana Negara.

"Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Kesana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," kata Pras sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi

Pras mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk. Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.

"Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat," paparnya.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Soroti Pengunduran Diri Tiba-Tiba Dirut TransJakarta

Di lokasi yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait. Apalagi Jakarta diprediksi hingga 20 tahun kedepan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.

“Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun kedepan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ungkapnya.

Heru juga berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI akan Panggil TransJakarta dan Dishub Bahas Penghapusan Aset 417 Bus

#Prasetijo Utomo #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #Istana
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan