Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Benahi Kawasan Kumuh Dekat Istana

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 20 Maret 2023
Ketua DPRD DKI Minta Heru Budi Benahi Kawasan Kumuh Dekat Istana

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Terlebih pemukiman padat penduduk berada di lokasi strategis atau dekat dengan tempat penting di negara.

Maka dari itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta jajaran Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di ibu kota.

Baca Juga:

KPK Kembali Panggil Anggota DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Tanah Pulogebang

Termasuk yang menjadi sorotannya yakni kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang notabene tak jauh lokasinya dari Istana Negara.

"Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Kesana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," kata Pras sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi

Pras mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk. Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.

"Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat," paparnya.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Soroti Pengunduran Diri Tiba-Tiba Dirut TransJakarta

Di lokasi yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait. Apalagi Jakarta diprediksi hingga 20 tahun kedepan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.

“Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun kedepan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ungkapnya.

Heru juga berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI akan Panggil TransJakarta dan Dishub Bahas Penghapusan Aset 417 Bus

#Prasetijo Utomo #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Heru Budi Hartono #Istana
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
Soal Rencana Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Istana: Ada Kemungkinan
Istana buka suara soal rencana Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta masyarakat untuk menunggu.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Soal Rencana Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Istana: Ada Kemungkinan
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan