Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Twitter/DRPD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI menggelar rapat dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI, Selasa (28/12). Rapat ini berkaitan dengan dana pinjaman Rp 1,2 triliun dari Bank DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menduga dana tersebut akan dipakai untuk kegiatan Formula E. Sebab, setelah Ancol ditetapkan sebagai lokasi Formula E, mereka dapat pinjaman dari senilai Rp 1,2 triliun.
Baca Juga
Bank DKI Bantah Penyaluran Kredit ke Ancol Rp 1,2 T Terkait Formula E
"Ini saya sebagai legislatif ini kok terlalu banyak sekali kebetulan persoalan pinjaman keuangan Bank DKI ke Ancol," ucap Prasetyo di ruang rapat Komisi B, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/12).
Lantas, politisi PDIP itu meminta kepada dua BUMD tersebut untuk menjelaskan secara detail pemakaian uang tersebut. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan berjanji pelaksanaan Formula E tidak akan menggunakan APBD atau dana publik.
"Sudah terlalu banyak dana publik yang digunakan untuk Formula E dana PT Jakpro ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan sekarang giliran pinjaman Bank DKI ke Ancol. Kita ini enggak goblok goblok juga Kok ada satu kebersamaan pinjaman uang yang gak kecil Rp 1.2 triliun," tegasnya.
Baca Juga
Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E
Koordinator Komisi B DPRD DKI ini pun mengaku risih dengan keputusan PT Ancol yang pinjam uang triliunan rupiah tersebut di situasi pandemi COVID-19 seperti ini.
Komisi B juga, kata Prasetyo, harus mempertanyakan pembiayaan pengembangan sarana prasarana di wisata Ancol. Lantaran Gerbang Ancol sisi Timur nantinya akan dibangun untuk lintasan Formula E.
"Komisi B DPRD DKI Jakarta harus menekankan mengenai revitalisasi gerbang Ancol sisi Timur itu sama dengan lokasi dibangunnya sirkuit formula E," pungkasnya. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih