Kementan Kirim 10 Ribu Dosis Vaksin Antraks ke DIY

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Juli 2023
Kementan Kirim 10 Ribu Dosis Vaksin Antraks ke DIY

Petugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo menyiapkan dosis vitamin dan vaksin antraks untuk sapi ternak warga. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus antraks ditemukan di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu, Gunungkidul. Kasus ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dengan status positif antraks dan 87 orang suspek.

Berdasarkan data DPKP DIY tercatat total 12 hewan ternak yang mati akibat antraks di Dusun Jati terdiri atas enam ekor sapi dan enam ekor kambing sejak April 2023.

Baca Juga:

Waspada Daging Antraks, Begini Ciri-cirinya

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa provinsi ini bakal menerima 10 ribu lebih dosis vaksin antraks dari Kementerian Pertanian.

"Bantuannya lebih dari 10 ribu dosis, kami belum tahu jumlah persisnya," kata Kepala DPKP DIY Sugeng Purwanto.

Menurut Sugeng, tambahan dosis vaksin antraks tersebut rencananya bakal diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (13/7).

"Kalau tidak ada perubahan (Mentan) akan menyerahkan bantuan vaksin langsung ke Gunungkidul," katanya.

Sementara Medik Veteriner Madya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP DIY Agung Ludiro mengatakan sebelumnya DIY telah mengajukan tambahan vaksin antraks ke Kementan sebanyak 10.200 dosis.

Jumlah pengajuan itu mengacu total kebutuhan yang telah dipetakan masing-masing kabupaten di DIY dikurangi stok vaksin antraks yang saat ini sudah tersedia sebanyak 2.600 dosis.

"Kalau informasi dari pusat minimal sesuai dari yang kami minta, tetapi bisa saja mereka menyediakan lebih," kata Agung.

Menurut Agung, seluruh dosis vaksin yang nantinya diterima, harus dihabiskan dalam waktu enam bulan sebelum datang tambahan vaksin berikutnya dari pusat.

Ketentuan tersebut, kata dia, berlaku mengingat sebelumnya telah muncul kasus konfirmasi antraks di DIY, yakni di Dusun Jati, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

"Karena sudah ada kasus konfirmasi antraks maka vaksinasi dilakukan setiap enam bulan sekali atau satu tahun dua kali," katanya.

Untuk mencegah kasus antraks meluas, 10 ribu lebih dosis vaksin antraks dari Kementan tersebut bakal didistribusikan ke seluruh kabupaten di DIY.

"Untuk Kota Yogyakarta kami masih diskusikan karena jumlah ternaknya tidak banyak," ujarnya.

Menurut dia, khusus untuk Gunungkidul penyuntikan vaksin bakal dibagi dalam tiga lapis zona, yakni zona merah di Kecamatan Semanu, zona kuning untuk kecamatan yang berbatasan langsung dengan zona merah, dan zona hijau untuk kecamatan yang tidak berbatasan langsung.

"Di zona merahnya nanti dilakukan vaksinasi untuk semua ternak 100 persen, kemudian untuk zona kedua dan ketiga minimal 80 persen ternak," katanya. (*)

Baca Juga:

Telusur Lengkap Penyakit Antraks

#Kementan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Turunkan Harga, Mentan Cabut Izin 190 Distributor Pupuk
Pemerintah memastikan pengawasan harga pupuk di lapangan akan terus diperkuat, sejalan dengan kebijakan penurunan harga yang telah diumumkan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Ogah Turunkan Harga, Mentan Cabut Izin 190 Distributor Pupuk
Indonesia
Menteri Amran Klaim Petani Muda Hasilkan Pendapatan Rp 20 Juta Per Bulan
Amran mengaku optimistis tren itu akan terus tumbuh, terutama karena pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas tiga juta hektare.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri Amran Klaim Petani Muda Hasilkan Pendapatan Rp 20 Juta Per Bulan
Indonesia
Tekan Harga Beras, Pemerintah Tambah Cetak Sawah Baru di Papua, Maluku dan NTT
Kementeriannya akan mengejar cetak sawah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk melengkapi kemandirian pangan di wilayah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Tekan Harga Beras, Pemerintah Tambah Cetak Sawah Baru di Papua, Maluku dan NTT
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
Mentan Ogah Kompromi ke Pelaku Praktik Curang Beras dan Pupuk, Sangat Rugikan Petani
Tidak ada kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani, karena pemerintah berkomitmen penuh melindungi kepentingan petani
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Mentan Ogah Kompromi ke Pelaku Praktik Curang Beras dan Pupuk, Sangat Rugikan Petani
Indonesia
Gula Rafinasi Bocor dan Dijual Bebas di Pasar dengan Harga Sangat Murah Bikin Petani Rugi
Gula rafinasi yang seharusnya tidak dijual secara eceran atau kiloan kepada masyarakat justru banyak ditemukan di pasar tradisional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Gula Rafinasi Bocor dan Dijual Bebas di Pasar dengan Harga Sangat Murah Bikin Petani Rugi
Indonesia
Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri
Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan dan Pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), masa panen pada tahun 2025 itu mencapai sekitar 34-35 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri
Indonesia
Indonesia Kejar Status Zona Bebas PMK tanpa Vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
Pemerintah berharap pengakuan dari WOAH dapat diraih pada 2025
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Indonesia Kejar Status Zona Bebas PMK tanpa Vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
Bagikan