Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Jaelani meminta Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun peta jalan yang jelas dan terukur terkait dengan program pengembangan perkebunan dan hortikultura yang dialokasikan sebesar Rp 9,95 triliun pada tahun anggaran mendatang.
?
Jaelani menegaskan, ia mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
?
“Program ini sangat strategis. Namun, tanpa arah yang jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar ini bisa tidak optimal. Saya ingin Kementan memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul berkontribusi pada kemandirian pangan nasional,” ujar Jaelani di Jakarta, Sabtu (11/10).
?
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga menyoroti target program yang disebut mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. Ia mengapresiasi ambisi tersebut, tapi mengingatkan agar target harus jelas dan terukur.
?

Baca juga:

Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar


“Target ini sangat fantastis, tapi harus jelas dan terukur. Harus ada rencana detail bagaimana 1,9 juta lapangan kerja itu bisa terealisasi, terutama dengan melibatkan petani muda. Regenerasi petani penting agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.
?
Lebih lanjut, Jaelani menekankan pentingnya memastikan pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar. Ia menilai, petani kecil harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional. “Kita tidak boleh biarkan sektor ini hanya dikuasai kelompok bermodal besar, sedangkan petani kecil tetap sengsara. Pemerintah harus memberi ruang dan dukungan konkret bagi petani kecil agar mereka bisa tumbuh dan bersaing,” katanya.
?
Selain itu, ia menilai aspek pemasaran hasil pertanian juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan harga harus dikontrol ketat agar harga di tingkat petani tetap menguntungkan. “Jangan sampai ketika produksi meningkat, harga malah jatuh. Itu sering terjadi. Jadi perlu ada sistem pengendalian dan jaminan pasar yang berpihak kepada petani,” tutupnya.
?
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
?
“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” katanya setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10).(Pon)

Baca juga:

Perkebunan yang Bisa Ngebiayain 1000 Sarjana Pertanian


?
?

#Pertanian #DPR RI #Kementan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - 58 menit lalu
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - 58 menit lalu
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - 1 jam, 34 menit lalu
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Mentan Amran memerintahkan perusahaan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
 Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Bagikan