Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IV DPR RI Jaelani meminta Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun peta jalan yang jelas dan terukur terkait dengan program pengembangan perkebunan dan hortikultura yang dialokasikan sebesar Rp 9,95 triliun pada tahun anggaran mendatang.
?
Jaelani menegaskan, ia mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
?
“Program ini sangat strategis. Namun, tanpa arah yang jelas dan peta jalan yang terukur, potensi besar ini bisa tidak optimal. Saya ingin Kementan memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul berkontribusi pada kemandirian pangan nasional,” ujar Jaelani di Jakarta, Sabtu (11/10).
?
Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara itu juga menyoroti target program yang disebut mampu menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru. Ia mengapresiasi ambisi tersebut, tapi mengingatkan agar target harus jelas dan terukur.
?

Baca juga:

Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar


“Target ini sangat fantastis, tapi harus jelas dan terukur. Harus ada rencana detail bagaimana 1,9 juta lapangan kerja itu bisa terealisasi, terutama dengan melibatkan petani muda. Regenerasi petani penting agar keberlangsungan pertanian Indonesia tetap terjaga,” tegasnya.
?
Lebih lanjut, Jaelani menekankan pentingnya memastikan pengembangan perkebunan dan hortikultura tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar. Ia menilai, petani kecil harus menjadi subjek utama dalam kebijakan pertanian nasional. “Kita tidak boleh biarkan sektor ini hanya dikuasai kelompok bermodal besar, sedangkan petani kecil tetap sengsara. Pemerintah harus memberi ruang dan dukungan konkret bagi petani kecil agar mereka bisa tumbuh dan bersaing,” katanya.
?
Selain itu, ia menilai aspek pemasaran hasil pertanian juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan harga harus dikontrol ketat agar harga di tingkat petani tetap menguntungkan. “Jangan sampai ketika produksi meningkat, harga malah jatuh. Itu sering terjadi. Jadi perlu ada sistem pengendalian dan jaminan pasar yang berpihak kepada petani,” tutupnya.
?
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
?
“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” katanya setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10).(Pon)

Baca juga:

Perkebunan yang Bisa Ngebiayain 1000 Sarjana Pertanian


?
?

#Pertanian #DPR RI #Kementan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Bagikan