Indonesia Kejar Status Zona Bebas PMK tanpa Vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Indonesia Kejar Status Zona Bebas PMK tanpa Vaksinasi dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia

Ilustrasi - Pemeriksaan hewan ternak. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia sedang berupaya mengejar pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) sebagai negara yang memiliki zona bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) tanpa vaksinasi.

“Saat ini kita berada di tahap ketiga, yaitu mencanangkan untuk mendapatkan pengakuan dari WOAH,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda di Jakarta, Selasa (26/8).

Agung menjelaskan timnya telah mengirimakan dokumen yang berisi data dan informasi mengenai status bebas PMK kepada WOAH pada 13 Agustus. Dokumen itu mencakup data surveilans dari sembilan provinsi yang hingga kini masih bebas dari wabah PMK.

Baca juga:

Sapi Kurban di Solo Bebas PMK, Tapi Banyak yang Pilek

Pengakuan dari WOAH itu menjadi bagian dari strategi pengendalian PMK di Indonesia. Saat ini, pemerintah juga terus menjalankan program vaksinasi massal PMK. Program ini dilakukan dua periode dalam setahun.

Program vaksinasi ini dilakukan dua periode dalam setahun. Periode pertama pada Januari hingga Maret 2025 telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.

"Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan," tandas pejabat Kementan itu, dikutip Antara.

Baca juga:

Waspadai 3 Penyakit Hewan Ternak Jelang Lebaran Kurban

Untuk diketahui, zona pengendalian PMK Secara nasional, dibagi menjadi tiga kategori. Zona merah meliputi Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Zona kuning mencakup Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Zona hijau terdiri dari Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku.

Pemerintah berharap pengakuan dari WOAH dapat diraih pada 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dalam mengendalikan PMK. (*)

#Wabah Pmk #Kementan #Hewan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Berita
Beras Fortifikasi Jadi Sorotan, Ini 25 Merek yang Disebut Tak Sesuai Standar
Kementan mengungkap 25 merek beras fortifikasi diduga tak sesuai standar. Simak daftar merek, kandungan, dan penjelasan beras fortifikasi.
ImanK - Rabu, 16 September 2026
Beras Fortifikasi Jadi Sorotan, Ini 25 Merek yang Disebut Tak Sesuai Standar
Indonesia
Daftar 25 Merek Beras Fortifikasi Yang Diduga Lakukan Kecurangan
temuan terhadap 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label, sehingga merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Daftar 25 Merek Beras Fortifikasi Yang Diduga Lakukan Kecurangan
Indonesia
Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP Buat Stabilkan Harga di Tengah Kemarau
Selain memperkuat pasokan beras, pemerintah juga mempercepat bantuan pangan dan melakukan operasi pasar secara besar-besaran.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 September 2026
Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP Buat Stabilkan Harga di Tengah Kemarau
Indonesia
Puluhan Dokter Hewan di Jakarta Tidak Miliki Izin Praktik
Pendataan juga mencakup dokter hewan yang sedang dalam proses pengajuan maupun perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 Agustus 2026
Puluhan Dokter Hewan di Jakarta Tidak Miliki Izin Praktik
Indonesia
Amran Bersih Bersih Kementan, Copot 14 Pejabat
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH)
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Amran Bersih Bersih Kementan, Copot 14 Pejabat
Indonesia
DPR Desak Penipuan Beras Premium tak Sesuai Standar Ditindak Tegas
Temuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang mengungkap adanya dugaan beras premium tidak sesuai standar kualitas, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Penipuan Beras Premium tak Sesuai Standar Ditindak Tegas
Indonesia
Ekspor Kopi Indonesia Ditargetkan Rp 100 Triliun Per Tahun
Besarnya potensi Kopi Gayo tidak hanya tercermin dari kualitasnya, tetapi juga dari pengakuan pasar internasional terhadap komoditas unggulan asal Aceh
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Ekspor Kopi Indonesia Ditargetkan Rp 100 Triliun Per Tahun
Indonesia
Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino
Optimisme tersebut tecermin dari kondisi neraca komoditas pangan strategis per Juni, terutama beras.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino
Indonesia
Kemarau 2026: Pemerintah Genjot Teknologi Hemat Air dan Pola Tanam Efisien Jaga Target Swasembada
Pemerintah siapkan teknologi hemat air, percepatan tanam, dan 57 ribu pompa untuk menghadapi kemarau 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Kemarau 2026: Pemerintah Genjot Teknologi Hemat Air dan Pola Tanam Efisien Jaga Target Swasembada
Bagikan