Tekan Harga Beras, Pemerintah Tambah Cetak Sawah Baru di Papua, Maluku dan NTT

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Tekan Harga Beras, Pemerintah Tambah Cetak Sawah Baru di Papua, Maluku dan NTT

Ilustrasi sawah. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen tercatat Rp 12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas HET nasional sebesar Rp 12.500 per kg. Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp 12.197 per kg, Zona 2 Rp 12.785 per kg, dan Zona 3 Rp 13.330 per kg.

Pemerintah akan menambah program cetak sawah sebagai solusi jangka panjang untuk menekan harga beras khususnya di Zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia timur seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan selain melanjutkan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah akan mempercepat pembangunan sawah baru di daerah-daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

“Daerah-daerah seperti Papua, kita akan bangun cetak sawah. Solusi permanen ke depan,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di kantornya di Jakarta, Senin.

Baca juga:

Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil

Menurut dia, operasi pasar SPHP akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan stok yang masih tersedia sebanyak 1 juta ton.

Namun, ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong swasembada pangan di seluruh pulau, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya, sehingga wilayah tersebut menjadi mandiri dan tidak terbebani biaya angkut.

Amran mencontohkan Kalimantan sebelumnya bergantung pada pasokan beras dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Namun, kini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat telah mencapai swasembada pangan.

Ia mengatakan, kementeriannya akan mengejar cetak sawah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk melengkapi kemandirian pangan di wilayah tersebut.

"Kalsel, Kalteng, Kalbar, itu sudah swasembada. Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur," ujarnya.

Secara nasional, Amran menargetkan cetak sawah seluas 225.000 hektare pada tahun ini. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah menjadi 400.000 hektare pada 2026, termasuk pengembangan food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan mencapai 200.000 hektare. (*)

#Program Cetak Sawah #Sawah #Kementan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Mentan Amran memerintahkan perusahaan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani minimal 10 persen.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
 Pemerintah Minta Harga TBS Naik, Lindungi 15 Juta Petani Sawit dari Praktik Under Invoicing
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
DPR Kritik Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, Timbulkan Cacat Logika dan Hukum
kekarutmarutan implementasi kebijakan LSD di lapangan saat ini telah memicu banyak persoalan serius, baik dari aspek yuridis maupun empiris.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Kritik Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, Timbulkan Cacat Logika dan Hukum
Indonesia
Amran Tidak Bakal Beri Ampun Penyelundup Bawang dan Cabai Lewat Kalimantan Barat
Aparat menyita bawang merah asal Thailand 2,1 ton, bawang putih asal China 9,1 ton, bawang bombai Belanda 7,9 ton, bawang bombai India 1,6 ton, serta cabai kering China 2,2 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Amran Tidak Bakal Beri Ampun Penyelundup Bawang dan Cabai Lewat Kalimantan Barat
Indonesia
Harga Kedelai Naik Tajam, Mentan Tebar Ancaman ke Importir
Kementan telah melakukan koordinasi dengan para importir untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap tersedia di pasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
 Harga Kedelai Naik Tajam, Mentan Tebar Ancaman ke Importir
Indonesia
Mentan Minta Menteri Purbaya Tambah Anggaran Bulog Buat Bikin Gudang Beras
Hal tersebut sangat penting mengingat kemungkinan cadangan beras Indonesia dapat mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan ke depan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Mentan Minta Menteri Purbaya Tambah Anggaran Bulog Buat Bikin Gudang Beras
Indonesia
Ada Manipulasi Overfaktur Penjualan Sapi Hidup, Kementan Perketat Pengawasan Jelang Ramadan
Harga penjualan sapi di tingkat rumah potong hewan harus dipastikan mengacu pada batas Rp 56.000 per kilogram bobot hidup
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Ada Manipulasi Overfaktur Penjualan Sapi Hidup, Kementan Perketat Pengawasan Jelang Ramadan
Berita Foto
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono (kiri), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan) dan Wamen KKP Didit Herdiawan (kanan)
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Indonesia
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Dari sisi ketahanan energi, program ini juga bertujuan untuk menghasilkan komoditas-komoditas yang mampu menjadi sumber energi untuk biofuel, seperti singkong, tebu, hingga kelapa sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bagikan