Kementan Diingatkan Jangan Main-main Produksi Kalung Anti-Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 Juli 2020
Kementan Diingatkan Jangan Main-main Produksi Kalung Anti-Corona

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani menilai wacana pemerintah memproduksi kalung antivirus Corona buatan Kementerian Pertanian (Kementan) secara massal bekerja sama dengan salah satu perusahaan swasta harus dikaji ulang.

Ia mengingatkan bahwa dengan restrukturisasi APBN yang sangat besar, seharusnya setiap kementerian dan lembaga fokus pada penanganan COVID-19 di satuan kerja masing-masing serta menggunakan anggaran dengan hati-hati dan cermat.

Baca Juga

Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19

Pasalnya, alokasi anggaran penanganan COVID-19 menjadi sebesar Rp905,1 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya Rp677 triliun.

"Jangan main-main. Jika tanpa kajian yang komprehensif, maka produksi kalung anti Corona ini menjadi blunder pemerintah yang berpotensi pada kerugian negara," ujar Netty kepada wartawan, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, produksi kalung antivirus corona itu juga berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.

"Janganlah seperti mencari kesempatan dalam kesempitan," kata Ketua Tim COVID-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini.

Produk antivirus berbahan tanaman eucalyptus hasil inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (ANTARA/Badan Litbang Pertanian)
Produk antivirus berbahan tanaman eucalyptus hasil inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian (ANTARA/Badan Litbang Pertanian)

Netty mengatakan, pengujian perlu dilakukan agar langkah pemerintah dalam memproduksi massal kalung tersebut tidak menimbulkan kerugian negara.

"Jangan sampai pemerintah blunder dalam menggulirkan kebijakan terhadap kalung anti virus ini yang berpotensi pada kerugian keuangan negara terkait proses produksi secara massal," ujarnya.

Netty juga menyarankan, pemerintah sebaiknya fokus pada penanganan COVID-19 yang lebih dibutuhkan seperti pengadaan alat polymerase chain reaction (PCR), reagen, dan sejenisnya.

"Termasuk fokus pada industrialisasi alat kesehatan hasil inovasi yang sudah terbukti dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ventilator murah anak bangsa dan inovasi lainnya," ucapnya.

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini mengapresiasi, inovasi yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam upaya penanganan COVID-19, mengingat sampai saat ini vaksin atau obat untuk COVID-19 belum ditemukan.

"Kita harus berikhtiar sekuat tenaga dengan berbagai cara termasuk prototipe kalung anti Corona yang bersumber dari tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim berencana membuat antivirus corona yang dibuat dari bahan eucalyptus. Antivirus tersebut berbentuk kalung aromaterapi dan rencananya akan mulai diproduksi massal pada bulan depan.

Baca Juga

Bikin Kalung AntiCOVID-19, Kementan Jangan Asal Inovasi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produk ini telah melalui uji lab peneliti pertanian terhadap virus influenza, beta dan gamma corona. Diklaim, hasil uji lab eucalyptus ini mampu membunuh 80-100 persen virus.

"Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) membuat beberapa prototipe eucalyptus dengan nano teknologi dalam bentuk inhaler, roll on, salep, balsem dan defuser," ungkap Mentan dalam keterangan tertulisnya. (Knu)

#DPR RI #COVID-19 #Menteri Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Pemerintah Siapkan Perkebunan Rakyat 870 Ribu Hektare, Dorong Hilirisasi dan Serap Tenaga Kerja
Pemerintah mempercepat program perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk mendukung hilirisasi kakao, kopi, kelapa, dan tebu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Perkebunan Rakyat 870 Ribu Hektare, Dorong Hilirisasi dan Serap Tenaga Kerja
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Bagikan