Kemenag Lobi Dubes Arab Saudi Soal Umrah
Zulfikar Sy - Kamis, 23 September 2021
Ilustrasi. (ANTARA)
MerahPutih.com - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Haji dan Umrah menemui Duta Besar Arab Saudi Esham Altsaqafi.
Pertemuan itu untuk membahas kuota jemaah Indonesia untuk pemberangkatan umrah.
"Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspend dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke tanah suci," jelas Plt Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dalam keterangannya, Kamis (23/9).
Baca Juga:
Persiapan Umrah, Calon Jemaah Diminta Untuk Ikut Vaksinasi
Dalam pertemuan tersebut, Khoirizi mengatakan, penanganan COVID-19 di Indonesia terus membaik.
Dia juga menjamin jemaah Indonesia akan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Saudi.
Sementara itu, Dubes Arab Saudi Esham Altsaqafi menegaskan pemerintahnya tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah.
Namun, pengaturan dilakukan sebagai langkah antisipasi penanganan pandemi COVID-19.
Esham mengaku telah melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai melandai.
Baca Juga:
Berbagi Rezeki, Greysia/Apriyani Berangkatkan Asisten Pelatih Umrah
Informasi tersebut disampaikannya agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi.
Meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka untuk beberapa negara, lanjut Esham, peminatnya hanya sekitar seribu 1.500 orang.
Dia mengatakan, hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang ketat demi mencegah penyebaran COVID-19. (Knu)
Baca Juga:
Arab Saudi Buka Ibadah Umrah, Kemenag Susun Skema Vaksinasi
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
DPR-Pemerintah Sepakat RUU Haji Dibawa ke Paripurna, BP Haji Jadi Kementerian
Istana Akui Rencana Bentuk Nomenklatur Baru Kementerian Haji
