Megawati Minta Banyak Menteri, Gerindra: Itu Urusan Pak Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 10 Agustus 2019
Megawati Minta Banyak Menteri, Gerindra: Itu Urusan Pak Jokowi

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menegaskan partainya tak ikut campur dalam pembuatan susunan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Kami tidak ingin mencampuri urusan menteri. Itu urusan Pak Jokowi," kata Andre di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Baca Juga: Sindir Megawati, Demokrat: Zaman SBY Tak Ada Partai Minta Menteri Secara Terbuka

Pernyataan itu disampaikan Andre menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta partai berlambang Banteng moncong putih itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.

Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Antaranews)
Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Andre, pidato Megawati yang menyinggung jatah menteri sebagai bentuk komunikasi sang ketua umum dengan para kader PDIP, termasuk Jokowi. Terlebih, pernyataan tersebut dilontarkan Presiden RI ke-5 itu dalam acara internal PDIP.

"Itu kan Kongres PDIP. Bu Mega berkomunikasi dengan internal beliau. Kebetulan Pak Jokowi juga kader PDIP," ujar Andre.

Baca Juga: Jokowi Tampil Otonom di Kongres PDIP

Meski demikian, Caleg terpilih dari Dapil Sumatera Barat (Sumbar) 1 ini menilai wajar jika Megawati meminta kepada Jokowi agar PDIP mendapat kursi menteri lebih banyak ketimbang partai lainnya.

"Menurut saya hal yang lumrah. PDIP sebagai partai pemenang pemilu lalu sebagi partai asal pak jokowi berhak menyatakan hal itu. Boleh-boleh saja. Itu hak PDIP," pungkas Andre.

Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Partai berlambang banteng itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.

Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut, dan memastikan bahwa PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dari partai lain. (Pon)

Baca Juga: Mereka yang Ditunjuk Megawati untuk Kepengurusan DPP PDIP 2019-2024

#Partai Gerindra #Megawati Soekarnoputri #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 44 menit lalu
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 44 menit lalu
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Bagikan