Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Desember 2020
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin ekspor benih lobster dan bantuan sosial COVID-19.

Peneliti Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Baca Juga

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

“Kasus Mensos Juliari Batubara menambah daftar panjang menteri (Jokowi yang) korupsi,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Senin (7/12).

Menurut Jerry, degradasi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini juga lantaran Presiden Jokowi dinilai lamban dalam melakukan penataan ulang Menteri-menteri yang tidak kompatibel.

“Ini juga lambatnya Jokowi tak mau reshuffle kabinet. Menyingkirkan menteri yang tak bersih,” ujarnya.

Ia pun berharap agar Presiden Jokowi tegas untuk melakukan kocok ulang kabinetnya. Sehingga, jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Pusat dapat diduduki oleh orang-orang yang mampu bekerja dan memiliki integritas yang baik.

“Jadi usai pilkada serentak, copot semua menteri yang tak jujur dan kotor,” tuturnya.

 Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Humas KPK)
Deputi Penindakan KPK Karyoto, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu dini hari terkait penetapan lima tersangka korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020. (Humas KPK)

Oleh karena itu, reshuffle kabinet ini juga dinilai Jerry akan menjadi upaya konkret Presiden menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat saat ini.

“Jadi reshuffle perlu segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi tak menurun,” tutup Jerry.

Perlu diketahui bahwa tak sampai 30 hari KPK telah meringkus dua orang Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Di mana sebelumnya yakni pada tanggal 25 November 2020 dini hari, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Ia ditangkap karena dugaan kasus dugaan tindak pidana gratifikasi terkait dengan perijinan tambang, usaha atau pengelolaan perikanan atau aktivitas perairan dan sejenisnya tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Dan terakhir ini, yakni pada hari Minggu (6/12) dini hari, KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial COVID-19. (Knu)

Baca Juga

KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari

#Jokowi #Jokowi-Ma'ruf Amin #Mensos Juliari #Edhy Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Jokowi kini ditunjuk menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Ia akan bertugas untuk mengatasi masalah ekonomi global hingga krisis iklim.
Soffi Amira - 7 menit lalu
Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tantang Demonstran Datang ke Rumahnya, Siap Lawan Sendirian
Jokowi disebut-sebut menantang para demonstran untuk datang ke rumahnya. Ia pun siap melawan sendirian. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tantang Demonstran Datang ke Rumahnya, Siap Lawan Sendirian
Indonesia
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Wapresi RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak hadir reshuffle Kabinet Merah Putih. Jokowi pun memberikan pembelaan.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Sebuah unggahan sempat beredar di TikTok berisi video dengan narasi 'Rumah Roy Suryo Dibakar Massa'
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Akibat Sering Kritik Jokowi, Rumah Roy Suryo Dibakar Massa
Bagikan