Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Awak media di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat penggeledahan oleh KPK, Jumat (27/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan diduga dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Tepat pada pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK tiba di kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

Penyidik KPK turun di depan gedung Mina Bahari 4, tempat ruangan Edhy Prabowo saat menjadi Menteri KKP berada.

Selain gedung kantor KKP, penyidik KPK juga akan menggeledah lokasi lain. Yaitu rumah dinas yang digunakan Edhy Prabowo saat menjabat, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)
Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo belum mengetahui detail perihal tersebut.

"Saya lagi tanya ke Pak Kepala Biro Umum yang membawahi keamanan, tapi belum ada jawaban," kata Agung saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (28/11).

Agung belum mengetahui secara pasti motif penggeledahan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti

Terkait apakah KPK memboyong dokumen ihwal data-data ekspor benur atau data lain penetapan Menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka, Agung juga tidak memberikan jawaban.

"Coba tanyakan ke Jubir KPK kalau soal ini," kata dia.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Jubir Menteri KKP ad interim Jodi Mahardi juga belum mengetahui detail tindakan penggeledahan tersebut.

"Saya belum dapat infonya, nanti saya coba update dulu ke KKP ya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP

#KKP #Menteri Kelautan Dan Perikanan #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - 43 menit lalu
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 15 menit lalu
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Bagikan