Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Awak media di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat penggeledahan oleh KPK, Jumat (27/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan diduga dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Tepat pada pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK tiba di kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

Penyidik KPK turun di depan gedung Mina Bahari 4, tempat ruangan Edhy Prabowo saat menjadi Menteri KKP berada.

Selain gedung kantor KKP, penyidik KPK juga akan menggeledah lokasi lain. Yaitu rumah dinas yang digunakan Edhy Prabowo saat menjabat, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)
Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo belum mengetahui detail perihal tersebut.

"Saya lagi tanya ke Pak Kepala Biro Umum yang membawahi keamanan, tapi belum ada jawaban," kata Agung saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (28/11).

Agung belum mengetahui secara pasti motif penggeledahan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti

Terkait apakah KPK memboyong dokumen ihwal data-data ekspor benur atau data lain penetapan Menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka, Agung juga tidak memberikan jawaban.

"Coba tanyakan ke Jubir KPK kalau soal ini," kata dia.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Jubir Menteri KKP ad interim Jodi Mahardi juga belum mengetahui detail tindakan penggeledahan tersebut.

"Saya belum dapat infonya, nanti saya coba update dulu ke KKP ya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP

#KKP #Menteri Kelautan Dan Perikanan #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga saat ini atau Rabu (17/12) masih merampungkan berkas perkara kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 22 menit lalu
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Indonesia
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang dan berdampak luas terhadap calon jemaah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Indonesia
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
KPK kembali memeriksa mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Kembali Periksa Gus Yaqut, Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji 2024
Indonesia
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, irit bicara usai diperiksa KPK, Selasa (16/12). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Diperiksa 8 Jam oleh KPK, Eks Menag Yaqut Irit Bicara soal Kasus Kuota Haji
Indonesia
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
KPK memulai penyidikan kasus kuota haji pada 9 Agustus 2025. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Mantan Menag Gus Yaqut Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Hal itu terkait adanya dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK mengungkap total aliran dana Rp 5,75 miliar yang diduga diterima Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dari fee proyek dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Bagikan