Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara
Awak media di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat penggeledahan oleh KPK, Jumat (27/11). (Foto: MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan diduga dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.
Tepat pada pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK tiba di kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
Penyidik KPK turun di depan gedung Mina Bahari 4, tempat ruangan Edhy Prabowo saat menjadi Menteri KKP berada.
Selain gedung kantor KKP, penyidik KPK juga akan menggeledah lokasi lain. Yaitu rumah dinas yang digunakan Edhy Prabowo saat menjabat, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo belum mengetahui detail perihal tersebut.
"Saya lagi tanya ke Pak Kepala Biro Umum yang membawahi keamanan, tapi belum ada jawaban," kata Agung saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (28/11).
Agung belum mengetahui secara pasti motif penggeledahan yang dilakukan KPK.
Baca Juga:
Terkait apakah KPK memboyong dokumen ihwal data-data ekspor benur atau data lain penetapan Menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka, Agung juga tidak memberikan jawaban.
"Coba tanyakan ke Jubir KPK kalau soal ini," kata dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Jubir Menteri KKP ad interim Jodi Mahardi juga belum mengetahui detail tindakan penggeledahan tersebut.
"Saya belum dapat infonya, nanti saya coba update dulu ke KKP ya," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPK Tangkap Kepala KPP Banjarmasin Terkait Dugaan Suap Restitusi PPN
KPK Gelar OTT di Jakarta dan Lampung, Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Presiden Prabowo Beri Perintah Jaksa Periksa Mantan Petinggi BUMN, Ini Komentar KPK
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Aset Ridwan Kamil Banyak Tidak Masuk LHKPN, KPK Ibaratkan Kepingan Puzzle
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah