Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 27 November 2020
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Awak media di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat penggeledahan oleh KPK, Jumat (27/11). (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan diduga dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Tepat pada pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK tiba di kantor KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

KKP Hentikan Sementara Penerbitan Surat Ekspor Benur

Penyidik KPK turun di depan gedung Mina Bahari 4, tempat ruangan Edhy Prabowo saat menjadi Menteri KKP berada.

Selain gedung kantor KKP, penyidik KPK juga akan menggeledah lokasi lain. Yaitu rumah dinas yang digunakan Edhy Prabowo saat menjabat, di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)
Penyidik KPK menggeledah kantor KKP di Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) siang WIB. (Foto: MP/Kanugrahan)

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo belum mengetahui detail perihal tersebut.

"Saya lagi tanya ke Pak Kepala Biro Umum yang membawahi keamanan, tapi belum ada jawaban," kata Agung saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (28/11).

Agung belum mengetahui secara pasti motif penggeledahan yang dilakukan KPK.

Baca Juga:

Luhut Ingin Program Baik di KKP Jangan Berhenti

Terkait apakah KPK memboyong dokumen ihwal data-data ekspor benur atau data lain penetapan Menteri Edhy Prabowo sebagai tersangka, Agung juga tidak memberikan jawaban.

"Coba tanyakan ke Jubir KPK kalau soal ini," kata dia.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Jubir Menteri KKP ad interim Jodi Mahardi juga belum mengetahui detail tindakan penggeledahan tersebut.

"Saya belum dapat infonya, nanti saya coba update dulu ke KKP ya," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Menteri Edhy Tersangka Suap, Luhut Pimpin KKP

#KKP #Menteri Kelautan Dan Perikanan #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Bagikan