Kaesang Masuk PSI, PDIP Singgung Karier Politik Jokowi Sejak Wali Kota hingga Presiden

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 25 September 2023
Kaesang Masuk PSI, PDIP Singgung Karier Politik Jokowi Sejak Wali Kota hingga Presiden

Baliho Kaesang Pangrep gabung PSI terpasang di sejumlah lokasi di Kota Solo, Kamis (21/9). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai wajar publik merasa heran dengan keputusan politik putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang memilih gabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Ketua DPP PDIP Said Abdullah, keheranan masyarakat itu karena melihat keluarga Jokowi telah lama bergabung dan tumbuh dengan partai banteng.

Ia menjelaskan, sejak Jokowi maju sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi Presiden, sudah hampir 20 tahun keluarga Jokowi berada dalam naungan PDIP.

Baca Juga:

Gibran: Urusan PSI Tanya ke Kaesang, Saya Kader PDIP

"Perjalanan panjang dari sejak menjadi wali kota selama 7 tahun, ditambah ketika menjadi Gubernur Jakarta selama kurang lebih sekitar 2 tahun, lalu menjadi Presiden sampai sekarang, sekitar sembilan tahun ibaratnya Pak Jokowi, bersama seluruh keluarga termasuk Kaesang berada dalam perahu bernama PDI Perjuangan," kata Said dal keterangannya, Senin (25/9).

Menurut Said, dengan durasi panjang hampir dua puluh tahun, dalam ikatan keluarga besar PDIP pasti dirasakan oleh siapa pun. Kondisi itu, mau tidak mau pasti memengaruhi perjalanan karier Kaesang.

"Mungkin, jejak-jejak panjang perjalanan Pak Jokowi, hampir dua dekade, sebagai kader PDI Perjuangan itulah, yang barangkali sedikit mengusik rasa heran masyarakat ketika Kaesang, memutuskan memasuki partai lain," ungkapnya.

Baca Juga:

Gabungnya Kaesang ke PSI Dinilai Sebagai Penegasan Jokowi Dukung Prabowo

Meski begitu, kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, PDIP menyikapi adanya keluarga kader atau bahkan kader yang pindah ke partai lain adalah hal yang biasa.

Said lantas menjelaskan soal aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP. Dikatakannya, PDIP memang memiliki aturan kalau keluarga inti dari kader tidak boleh berbeda partai politik.

Namun untuk Kaesang, PDIP menganggap tidak ada persoalan. Pasalnya, pencatatan administrasi yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Kaesang saat ini sudah berbeda dengan Jokowi.

"Kaesang, saat ini secara administratif dari Kartu Keluarga misalnya, telah membentuk keluarga sendiri. Sudah menjadi keluarga lain. Jadi, secara normatif tak ada hal yang luar biasa," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kaesang Tidak Masalah Beda Parpol dengan Gibran dan Jokowi

#PDIP #Partai Politik #Kaesang Pangarep
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Bagikan