Kadernya Ditangkap KPK, Elite PDIP Buka Suara

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 08 Agustus 2019
Kadernya Ditangkap KPK, Elite PDIP Buka Suara

Ketua SC Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan kepada awak media di Bali (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui bahwa ada kader partai berlambang Banteng itu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum dapat kabar, tapi yang jelas bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) sudah ingatkan betul kita antikorupsi," kata Djarot di sela-sela Kongres V PDIP, di Bali, Kamis (8/8).

Baca Juga: Saat Kongres, PDIP Formulasikan Kabinet Trisakti

Djarot menegaskan jika ada kader partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang terlibat korupsi maka akan langsung dipecat di tempat.

Anggota DPR (ke-2 dari kiri) yang diduga terkait suap impor bawang putih saat diamankan di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)
Anggota DPR (ke-2 dari kiri) yang diduga terkait suap impor bawang putih saat diamankan di KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

"Kalau dia nganu (korupsi) pecat ditempat," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Diketahui KPK mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jakarta pada Rabu (7/8) hingga Kamis (8/8). Operasi senyap tersebut disinyalir berkaitan dengan dugaan suap rencana impor bawang putih ke Indonesia.

Adapun ke 11 orang yang terjaring OTT tersebut terdiri dari pengusaha importir, seorang sopir, dan tangan kanan atau orang kepercayaan anggota DPR.

Selain mengamankan 11 orang, tim penindakan lembaga antirasuah juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika dan bukti transfer yang diduga bagian dari suap impor bawang.

Baca Juga: Sapa Ahok Kader Baru PDIP, Mega Singgung Badu dan Aseng

Terayar tim penindakan KPK kembali membawa satu orang yang diduga terlibat suap impor bawang putih. Pria itu diduga anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, satu orang yang dimankan tersebut merupakan anggota Komisi VI DPR. Menurut Febri, legislator Senayan itu dibawa tim penindakan lembaga antirasuah dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

"Tadi sudah diamankan 1 orang lagi dan telah berada di KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dibawa tim dari Bandara CGK (Cengkareng Soetta)," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (8/8).

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan anggota DPR yang diduga terlibat suap impor bawang putih sedang berada di Bali. Disinyalir legislator itu merupakan anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca Juga: OTT Suap Bawang, KPK Cokok Anggota DPR PDIP di Bandara Soetta

"Detilnya saya engga tahu. Cuma diperkirakan sedang ke Bali. Ke Bali itu apakah itu kongres atau apakah itu saya engga ngerti. Baru itu aja, hanya sebatas itu," kata Alex sapaan Alexander di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).

Saat disinggung apakah anggota DPR itu sedang menghadiri Kongres PDI Perjuangan di Bali, Alex mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi tersebut.

"Ya saya engga tahu. Ke Bali dalam rangka apa saya engga tahu. Bisa saja dari Partai Golkar ke Bali piknik. Yang jelaskan di Bali ada kongres PDIP. Apakah ada kaitannya engga disebutkan," ujar dia. (Pon)

Baca Juga: Jokowi Hampir Kalah di Jawa Tengah, Megawati: Gua Datengin Juga Nih Si Bowo

#Ott Kpk #KPK #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Bagikan