Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 November 2022
Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP

Sekolah Partai. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melansir elektabilitas partai politik yang akan bertarung di 2024 mendatang. PDI Perjuangan masih bertengger jadi tertinggi dibandingkan partai politik lainnya.

"Jika pemilu diadakan hari ini, dari 16 partai, mayoritas memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 20,19 persen, diikuti Partai Golkar 14,5 persen dan posisi ketiga ada Partai Gerindra 9,8 persen," kata peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (2/11).

Baca Juga:

PDIP Sebut Johan Budi Digeser dari BURT DPR tak Terkait Dewan Kolonel

Posisi keempat, diduduki oleh PKS dengan elektabilitas 8,3 persen, diikuti PKB dengan elektabilitas 5,9 persen. Posisi keenam diisi oleh Partai Demokrat dengan 5,4 persen.

Kemudian NasDem 3,9 persen, dan ada partai-partai lain seperti Perindo yang kemarin tidak lolos di parlemen meningkat menjadi sebesar 3 persen.

Sementara itu, ada beberapa partai lama, namun saat ini jumlah perolehan elektabilitasnya masih belum mencapai 4 persen, yakni PAN, PPP, dan Hanura.

"Masih ada yang belum menjawab sebesar 21,6 persen," ujar Ade.

Ia memaparkan, ada dua alasan mengatakan elektabilitas PDIP masih unggul dibandingkan partai-partai lainnya. Pertama, Jokowi masih populer.

"Jokowi jauh lebih identik dengan PDIP," ucap Ade.

Alasan kedua mengapa PDIP unggul, karena PDIP menjadi pahlawan menolak perpanjangan jabatan presiden dan presiden tiga periode.

Publik yang menolak perpanjangan jabatan presiden angkanya mencapai 74,1 persen, publik yang menolak presiden 3 periode angkanya mencapai 77,2 persen.

"Dalam hal ini, penolakan PDIP terhadap dua isu tersebut sejalan dengan keinginan rakyat," katanya.

Sementara itu, tingginya elektabilitas Partai Golkar yang berada di urutan kedua karena kepuasan publik terhadap penanganan COVID-19. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 mencapai angka 76,5 persen.

"Dua aktor utama yang dikenal luas bertanggung jawab atas penanganan COVID-19 adalah Airlangga Hartarto dan Luhut Panjaitan. Keduanya dikenal sebagai tokoh Golkar," jelas Ade.

Survei ini dilakukan pada tanggal 11-20 September 2022 dengan melibatkan 1.200 responden. Metodologi sampling yang digunakan yakni multistage random sampling.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki tingkat margin of error sebesar 2,9 persen. (Knu)

Baca Juga:

Saat Mbah Rono Pilih dan Ingin Berjuang di PDIP

#Partai Politik #Pemilu #Pilpres #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan