Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali pada Jumat (25/3). Dalam kesempatan itu, Jokowi marah karena instansi pemerintah yang masih melakukan sejumlah impor barang.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menuturkan, pernyataan yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk frustasi atas ketidakmampuannya dalam mengelola negara.
Baca Juga
Protes Pemecatan Terawan, Anggota DPR: Sama Saja Melecehkan Presiden Jokowi
"Itu menunjukkan lemahnya leadership, karena kesalahan tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada anak buah," ucap Slamet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/3).
Slamet juga mengungkapkan, bahwa persoalan impor ini terjadi sejak 7 tahun presiden berkuasa sehingga presiden tidak perlu membuat gimmick terkejut.
“Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi namun tetap saja didatangkan melalui impor,” ungkapnya
Slamet menyebut, sejak tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp 30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Selain itu, data Royal Society tahun 2020 menunjukkan proporsi anggaran riset dan pengembangan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia hanya 0,31 persen jauh di bawah Malaysia yang mencapai 1,29 persen dan singapura 2,64 persen dari PDB.
Baca Juga
Jokowi Larang ASN Bukber dan Open House, Gibran Siapkan SE Wali Kota
Persoalan lainnya, imbuh Slamet, adalah kurangnya pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi, menyebabkan Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
“Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia,” kata Slamet.
Slamet mencontohkan beberapa alat pertanian seperti hand tracktor, sesungguhnya bisa dibuat.
“Jadi tidak mengherankan banyak produk teknologi pertanian yang beredar di Indonesia adalah produk impor karena memang kebijakan liberalisasi perdagangan ini semakin terbuka lebar akibat kebijakan pemerintah sendiri," jelas Slamet.
Ia berharap, Jokowi tidak perlu membuat gimmick seolah-olah kesal dengan impor.
"Tapi di sisi yang lain kebijakannya sangat pro terhadap impor baik teknologi maupun komoditas pertanian,” harap Slamet. (Knu)
Baca Juga
Presiden Jokowi Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Bukan untuk Gagah-gagahan
