Pemilu 2019

Johan Budi Nyaleg Lewat PDIP, Begini Harapan Pimpinan KPK

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 17 Juli 2018
Johan Budi Nyaleg Lewat PDIP, Begini Harapan Pimpinan KPK

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ikut mengomentari Johan Budi Sapto Prabowo yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Saut berharap mantan Pelaksana tugas (Plt.) pimpinan KPK itu bisa membawa perubahan. Johan saat ini masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi.

"Dengan harapan kehadiran mantan staf KPK di dunia politik, sosial, ekonomi, keamanan dan lain-lain menjadi lebih mendorong perubahan," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (17/7).

Sebelum menjadi Plt pimpinan KPK, Johan pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK, Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Johan bekerja di KPK sejak lembaga antirasuah dibentuk.

Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Laode Syarif
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Selain Johan, kata Saut, banyak mantan pegawai KPK yang terjun ke masyarakat. Di antara mereka, masuk ke dunia politik seperti mantan Direktur Pembinaan Jaringan KPK Dedie A Rachim yang maju sebagai calon wakil wali kota Bogor dan mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi yang aktif di PPP.

Mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen (BIN) ini pun berharap mantan pegawai KPK, termasuk Johan tetap memegang teguh integritas ke tempat mereka mengabdi.

"Yang penting adalah ketika hak politik seseorang belum dicabut maka akan merupakan keharusan pula bagi mantan staf KPK untuk membangun politik cerdas berintegritas. Saya harapannya nilai-nilai KPK dapat mendorong Om Jobu (Johan Budi), mengabdi dijalan lurus politik penuh dinamika," pungkas Saut.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari membenarkan Johan maju sebagai caleg partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

"Betul. Sudah ikut orientasi bacaleg tanggal 15 di DPP (PDIP)," kata Eva kepda merahputih.com, Selasa (17/7).

Menurut Eva, Johan direncanakan maju sebagai caleg partai besutan Megawati Soekarnoputri itu dari daerah pemilihan tujuh Jawa Timur.

"Di Dapil Jatim VII," imbuh dia.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menteri Hingga Jurnalis Masuk Daftar Caleg PDI Perjuangan

#Pendaftaran Caleg 2019 #Johan Budi #KPK #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
KPK memastikan seluruh tahanan memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Asrul Azis Taba Ajukan Penangguhan Penahanan ke KPK
Berita
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Dendi menilai audit perlu mencakup seluruh aspek pengelolaan perusahaan, mulai dari mekanisme penentuan vendor, distribusi komoditas strategis, pemberian kuota usaha, proses pengadaan, hingga sistem pengawasan internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
KPK dan Kejagung Diminta Audit Dugaan Penyimpangan Penugasan Pemerintah di PPI
Indonesia
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Perpanjangan itu menjadi yang ketiga kalinya setelah sebelumnya masa tahanan Yaqut diperpanjang sejak 8 Mei 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Ke-3 Kalinya KPK Perpanjang Penahanan Yaqut Cholil Qoumas, Ngaku Masih Konfirmasi Barang Bukti
Indonesia
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Pada 8 Juni 2026, KPK mengungkapkan sempat melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait MBG di BGN pada saat Kejagung mengumumkan penahanan mantan pimpinan BGN.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Usut Korupsi MGB, KPK Tegaskan Tidak Lakukan Duplikasi Kasus Dengan Kejagung
Indonesia
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
KPK menghormati langkah Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi MBG. KPK memilih mengawal dari sisi pencegahan.
Soffi Amira - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Hormati Langkah Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG, Pilih Kawal dari Sisi Pencegahan
Indonesia
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
KPK memeriksa mantan Wamen Imipas Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Delapan pejabat Imigrasi ditetapkan sebagai tersangka.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Hari Ini KPK Periksa Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Fokus Dalami Bukti Gratifikasi
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalami dugaan aliran dana dari Kemenag ke Pansus Haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
KPK mendalami dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus kepada pihak Kementerian Agama dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
KPK Periksa Bos Maktour, Selidiki Dugaan Aliran Dana Kuota Haji Khusus ke Pejabat Kemenag
Indonesia
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan penyelidikan dugaan korupsi Program MBG di BGN belum dihentikan. KPK masih menunggu perkembangan penyidikan Kejagung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Juni 2026
Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi MBG Belum Dihentikan, KPK Masih Tunggu Penyidikan Kejagung
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bagikan