Headline

Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

Eddy FloEddy Flo - Senin, 26 Agustus 2019
 Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat memberikan penjelasan terkait adanya pemblokiran internet di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mendesak pemerintah agar segera membuat regulasi mengenai kebijakan pemblokiran internet di Indonesia.

Ombudsman dalam waktu dekat juga akan memanggil Menkominfo Rudiantara untuk menjeskan adanya pemblokiran internet di wilayah Papua yang saat ini masih berlangsung.

Baca Juga:

Menkominfo: Akses Internet di Papua Diblokir Demi Keamanan Nasional

Demikian diungkapkan Amzulian usai menghadiri acara pengukuhan guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Senin (26/8).

Menkominfo Rudiantara bakal dipanggil Ombudsman
Menkominfo Rudiantara melakukan pemblokiran terhadap jaringan internet di Papua (Foto: antaranews)

"Saya melihat Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) akhir-akhir ini kerap melakukan pemblokiran internet. Ini sebenarnya ada apa?," ujar Amzulian kepada MerahPutih.Com.

Ia menegaskan akibat pemblokiran itu masyarakat yang dirugikan dengan pemblokiran internet tersebut. Ombudsman pada hari ini (Senin) menggelar rapat pleno mengenai beberapa hal, termasuk pemblokiran internet di Papua.

"Ya kita tahu sendiri sebelum kasus Papua, pemblokiran internet juga pernah dilakukan di Jawa saat aksi demo di KPU RI pada Mei lalu," kata dia.

Ombudsman, lanjut dia, akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ia menegaskan perlu untuk mendengarkan alasan pemerintah dalam melakukan pemblokiran.

"Pemblokiran internet sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas. Kalau perlu pemerintah buat regulasi khusus soal pemblokiran internet," tegas Amzulian.

Baca Juga:

Kemenkominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua

Amzulian Rifai mengatakan pemblokiran internet tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada parameter yang jelas untuk penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jangka waktu pemblokiran.

"Masyarakat itu berhak mendapatkan internet. Kalau di blokir pasti mengganggu semua pelayanan dan aktivitas warga berkaitan dengan internet," tutupnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Menkominfo Rudiantara Tegaskan Pemblokiran Konten Youtube Kimi Hime Sesuai Aturan

#Ombudsman #Pemblokiran #Menkominfo #Rudiantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Tom meyakini hasil audit BPKP dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang sempat menyeret namanya membutuhkan evaluasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula
Indonesia
Pemerintah Didesak Blokir Roblox, KPAI: Jika Mereka Terbukti Melanggar UU ITE
KPAI meminta pemerintah untuk memblokir game Roblox. Namun, hal itu berlaku jika mereka terbukti melanggar UU ITE.
Soffi Amira - Senin, 11 Agustus 2025
Pemerintah Didesak Blokir Roblox, KPAI: Jika Mereka Terbukti Melanggar UU ITE
Indonesia
Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Diblokir PPATK: Kebijakan yang Tak Bijak
"Sedikit sih gak banyak, paling Rp 200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Diblokir PPATK: Kebijakan yang Tak Bijak
Indonesia
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Roblox akan segera diblokir pemerintah. Game ini dianggap membahayakan anak-anak, karena gameplay-nya.
Soffi Amira - Rabu, 06 Agustus 2025
Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
Kena Blokir YouTube dan Instagram, Masjid Jogokariyan Pusatkan Info Lewat Akun Baru
Setelah akun Instagram dan YouTube resmi ditangguhkan, Masjid Jogokariyan tetap lanjutkan dakwah. Semua info kini dipusatkan di @masjidjogokariyan.id.
Hendaru Tri Hanggoro - Selasa, 24 Juni 2025
Kena Blokir YouTube dan Instagram, Masjid Jogokariyan Pusatkan Info Lewat Akun Baru
Indonesia
Namanya Masuk Dakwaan, Budi Arie Anggap Kasus Judol Sekarang 'Lagu Lama Kaset Rusak'
Budi Arie Setiadi enggan berkomentar banyak
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Mei 2025
 Namanya Masuk Dakwaan, Budi Arie Anggap Kasus Judol Sekarang 'Lagu Lama Kaset Rusak'
Indonesia
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
Ombudsman Sebut Badai Anggaran Hantam Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Maret 2025
Ombudsman Minta Pemerintah Beri Kepastian Pengangkatan CASN 2024 Secara Hukum
Indonesia
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
Anggaran Dipangkas Rp 91,6 M, Ketua Ombudsman Keluhkan Tak Bisa Capai Target Kerja 2025
Bagikan