Jakarta Makin Macet Parah, PSI Desak Pj Heru Terapkan Lagi WFH

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Februari 2023
Jakarta Makin Macet Parah, PSI Desak Pj Heru Terapkan Lagi WFH

Ilustrasi - Kemacetan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kamis (20/1/2022). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah menjadi solusi paling jitu dalam mengurangi kemacetan di Jakarta yang makin parah pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, Jakarta terus mengalami kemacetan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan, lebih parah dari sebelum pandemi 2019.

Baca Juga:

Kemacetan di Jakarta Kian Parah

Tingkat kemacetan di Jakarta saat ini mencapai 61 persen. Sementara itu, pada di hari dan jam yang sama pada 2019, tingkat kemacetan hanya 56 persen.

Maka Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk menerapkan kembali aturan WFH guna mengurai kemacetan di ibu kota.

"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti 3 tahun yang lalu," kata William di Jakarta, Senin (13/2).

Ia juga menilai, upaya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menutup 27 jalur putar balik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan tidak akan berdampak banyak pada kemacetan di Jakarta.

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Perpindahan Ibu Kota Tidak Berpengaruh Banyak Pada Kemacetan di Jakarta

"Kemacetan tidak akan berkurang signifikan dengan cara menutup jalur putar balik," papar William.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) petakan pola kerja Hybrid untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta.

"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas. Dinasker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," urainya.

Selain itu, William juga mempertanyakan sampai mana pembahasan pengaturan jam masuk kantor yang pernah diusulkan oleh Polda Metro Jaya dan tengah dibahas bersama oleh Pemprov DKI beberapa waktu silam. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kembali Macet Parah, Pj Heru Minta TransJakarta Tambah Armada

#DPRD DKI Jakarta #DKI Jakarta #Macet #Kemacetan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Banyak siswa di SMAN 72 yang ingin tetap mengikuti pembelajaran di sekolah.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
SMAN 72 Kelapa Gading kembali Belajar Tatap Muka setelah Ledakan
Indonesia
Pramono Dukung Kejari Geledah Ruang Sudin UMKM Jaktim, Terkait Kasus Korupsi Mesin Jahit
Tidak akan menghalangi proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Pramono Dukung Kejari Geledah Ruang Sudin UMKM Jaktim, Terkait Kasus Korupsi Mesin Jahit
Indonesia
JakLingko Kerap Dikritik Warga, Pemprov DKI Beri Pelatihan 1.000 Pengemudi
Pelatihan akan dilaksanakan PT Transjakarta selaku BUMD pengelola sistem JakLingko.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
JakLingko Kerap Dikritik Warga, Pemprov DKI Beri Pelatihan 1.000 Pengemudi
Indonesia
Modifikasi Cuaca, Pemprov DKI Tebar Semai 2.400 Kilogram Garam di Hari Keenam
Sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ekstrem di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Modifikasi Cuaca, Pemprov DKI Tebar Semai 2.400 Kilogram Garam di Hari Keenam
Bagikan