Jakarta Makin Macet Parah, PSI Desak Pj Heru Terapkan Lagi WFH

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Februari 2023
Jakarta Makin Macet Parah, PSI Desak Pj Heru Terapkan Lagi WFH

Ilustrasi - Kemacetan di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kamis (20/1/2022). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebijakan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah menjadi solusi paling jitu dalam mengurangi kemacetan di Jakarta yang makin parah pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, Jakarta terus mengalami kemacetan pasca dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan, lebih parah dari sebelum pandemi 2019.

Baca Juga:

Kemacetan di Jakarta Kian Parah

Tingkat kemacetan di Jakarta saat ini mencapai 61 persen. Sementara itu, pada di hari dan jam yang sama pada 2019, tingkat kemacetan hanya 56 persen.

Maka Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk menerapkan kembali aturan WFH guna mengurai kemacetan di ibu kota.

"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti 3 tahun yang lalu," kata William di Jakarta, Senin (13/2).

Ia juga menilai, upaya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menutup 27 jalur putar balik sebagai salah satu solusi mengurangi kemacetan tidak akan berdampak banyak pada kemacetan di Jakarta.

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Perpindahan Ibu Kota Tidak Berpengaruh Banyak Pada Kemacetan di Jakarta

"Kemacetan tidak akan berkurang signifikan dengan cara menutup jalur putar balik," papar William.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) petakan pola kerja Hybrid untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta.

"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas. Dinasker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," urainya.

Selain itu, William juga mempertanyakan sampai mana pembahasan pengaturan jam masuk kantor yang pernah diusulkan oleh Polda Metro Jaya dan tengah dibahas bersama oleh Pemprov DKI beberapa waktu silam. (Asp)

Baca Juga:

Jakarta Kembali Macet Parah, Pj Heru Minta TransJakarta Tambah Armada

#DPRD DKI Jakarta #DKI Jakarta #Macet #Kemacetan #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Minta Struktur PSI Lengkap, DPW DKI: Kami Terus Bekerja Keras
Melengkapi struktur partai tidak semata-mata didesak kebutuhan elektoral, tetapi juga agar PSI Jakarta bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Minta Struktur PSI Lengkap, DPW DKI: Kami Terus Bekerja Keras
Berita Foto
Banjir Picu Kemacetan Parah saat Pulang Kerja di Jalan Daan Mogot Cengkareng Jakbar
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan akibat banjir di jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Januari 2026
Banjir Picu Kemacetan Parah saat Pulang Kerja di Jalan Daan Mogot Cengkareng Jakbar
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Pramono langsung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk menertibkan peredaran obat keras itu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Pramono Sikat Penjual Tramadol di Kawasan Tanah Abang
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Pramono mengatakan nilai UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 juta bersifat final dengan persetujuan pengusaha dan buruh.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Sering Digeruduk Buruh, Gubernur Pramono tak akan Ubah UMP Jakarta 2026
Indonesia
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Jika terbukti melanggar, nantinya Aiptu Ikhwan akan disanksi sesuai aturan yang ada.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Polda Metro Jaya Ancam Pidanakan Oknum Polisi yang Diduga Main Tangkap Pedagang Es Jadul di Kemayoran
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Bagikan