Headline

Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Maret 2019
 Implementasi UU Disabilitas Dinilai Masih Lemah dan Belum Merata

Penyandang disabilitas. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kaum penyandang disabilitas di Tanah Air belum mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. UU Disabilitas menurut politisi Nasdem Anggiasari Puji Aryatie penerapannya masih lemah dan belum merata.

"Pemenuhan hal-hak dasar penyandang disabilitas masih belum optimal," kata Anggiasari yang juga calon anggota DPR RI tersebut ketika dihubungi di Semarang, Sabtu (2/3) kemarin.

Oleh karena itu, menurut Anggiasari, DPR harus terus mengawal kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.

Ilustrasi penyandang disabilitas
Ilustrasi penyandang disabilitas (Foto: pixabay)

Pegiat hak-hak warga penyandang disabilitas itu, menilai salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan, yakni tingginya anak difabel yang putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan.

"Banyak anak difabel yang tidak bersekolah, misal karena lokasi SLB yang terlalu jauh dari lingkungan mereka," papar Anggiasari.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak sekolah umum yang sampai hari ini masih menolak peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas.

Hak-hak para penyandang difabilitas, lanjut Anggiasari sebagaimana dilansir Antara, sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas, meski belum optimal.

Berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah tersebut, menjadi pemacu bagi Anggiasari Puji Aryatie untuk ikut memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas jika nantinya terpilih sebagai wakil rakyat di Senayan.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Peduli Pendidikan Nasional Perhimpunan INTI Gelar Simposium Implementasi Kurikulum 2013

#Penyandang Disabilitas #Difabel #Partai Nasdem #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - 2 jam, 44 menit lalu
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Bagikan