Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Oktober 2019
Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tak memiliki ambisi untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi mendatang. Ia ingin fokus bekerja untuk partai karena tugas di partai menurutnya juga terhormat terlepas apapun posisinya.

"Pasion saya di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai. Itu butuh energi perjuangan sendiri," Hasto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/10)

Baca Juga

Pengamat Yakin Jokowi Sulit Cari Menteri Profesional Karena Situasi dan Kondisi Politik

Hasto mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pilihannya itu. Bila ada pilihan antara menteri dan sekretaris jenderal partai, kata dia, ia akan memilih menjadi sekjen.

"Saya izin ke Ibu Megawati," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Hasto mengatakan punya tugas yang banyak yang harus dijalankan. Termasuk mempersiapkan kaderisasi pemimpin di tingkat daerah sehingga para kepala daerah PDI Perjuangan mampu menyejahterakan rakyat.

Ia yakin Presiden Joko Widodo juga tidak akan asal tunjuk menteri yang dikehendakinya. "Gak mungkin presiden menunjuk saya, saya sudah sampaikan di publik," jelas dia.

Hasto mengingatkan Jokowi agar mengecek rekam jejak para calon menteri dengan saksama. Menurut PDIP, menteri Jokowi harus setia menemani sang presiden selama lima tahun ke depan.

Baca Juga

Lima Partai Koalisi Terancam tak Dapat Jatah Menteri

"Harus dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden," kata Hasto.

Hasto mengatakan tidak boleh ada menteri yang di tengah jalan maju sebagai calon presiden 2024. Ia mengingatkan bahwa menteri memiliki tugas strategis.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegasnya.

Hasto juga meminta agar Jokowi tidak tergesa-gesa mengumumkan kabinet di periode kedua. Menurut dia, Jokowi memiliki waktu setidaknya 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan susunan kabinet

Baca Juga

Publik Berharap Jokowi Ambil Menteri yang Profesional dan Kompeten

Hal ini merujuk pada UU No 39/2008 tentang Pembentukan Kementerian. Karena itu, kata Hasto, Jokowi memiliki cukup waktu untuk mengumumkan di saat yang tepat.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto. (Knu)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan