Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Oktober 2019
Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tak memiliki ambisi untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi mendatang. Ia ingin fokus bekerja untuk partai karena tugas di partai menurutnya juga terhormat terlepas apapun posisinya.

"Pasion saya di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai. Itu butuh energi perjuangan sendiri," Hasto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/10)

Baca Juga

Pengamat Yakin Jokowi Sulit Cari Menteri Profesional Karena Situasi dan Kondisi Politik

Hasto mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pilihannya itu. Bila ada pilihan antara menteri dan sekretaris jenderal partai, kata dia, ia akan memilih menjadi sekjen.

"Saya izin ke Ibu Megawati," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Hasto mengatakan punya tugas yang banyak yang harus dijalankan. Termasuk mempersiapkan kaderisasi pemimpin di tingkat daerah sehingga para kepala daerah PDI Perjuangan mampu menyejahterakan rakyat.

Ia yakin Presiden Joko Widodo juga tidak akan asal tunjuk menteri yang dikehendakinya. "Gak mungkin presiden menunjuk saya, saya sudah sampaikan di publik," jelas dia.

Hasto mengingatkan Jokowi agar mengecek rekam jejak para calon menteri dengan saksama. Menurut PDIP, menteri Jokowi harus setia menemani sang presiden selama lima tahun ke depan.

Baca Juga

Lima Partai Koalisi Terancam tak Dapat Jatah Menteri

"Harus dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden," kata Hasto.

Hasto mengatakan tidak boleh ada menteri yang di tengah jalan maju sebagai calon presiden 2024. Ia mengingatkan bahwa menteri memiliki tugas strategis.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegasnya.

Hasto juga meminta agar Jokowi tidak tergesa-gesa mengumumkan kabinet di periode kedua. Menurut dia, Jokowi memiliki waktu setidaknya 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan susunan kabinet

Baca Juga

Publik Berharap Jokowi Ambil Menteri yang Profesional dan Kompeten

Hal ini merujuk pada UU No 39/2008 tentang Pembentukan Kementerian. Karena itu, kata Hasto, Jokowi memiliki cukup waktu untuk mengumumkan di saat yang tepat.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto. (Knu)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan