Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Oktober 2019
Hasto Lebih Pilih Jabatan Sekjen PDIP ketimbang Jadi Menteri Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tak memiliki ambisi untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi mendatang. Ia ingin fokus bekerja untuk partai karena tugas di partai menurutnya juga terhormat terlepas apapun posisinya.

"Pasion saya di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai. Itu butuh energi perjuangan sendiri," Hasto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/10)

Baca Juga

Pengamat Yakin Jokowi Sulit Cari Menteri Profesional Karena Situasi dan Kondisi Politik

Hasto mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pilihannya itu. Bila ada pilihan antara menteri dan sekretaris jenderal partai, kata dia, ia akan memilih menjadi sekjen.

"Saya izin ke Ibu Megawati," kata Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Hasto mengatakan punya tugas yang banyak yang harus dijalankan. Termasuk mempersiapkan kaderisasi pemimpin di tingkat daerah sehingga para kepala daerah PDI Perjuangan mampu menyejahterakan rakyat.

Ia yakin Presiden Joko Widodo juga tidak akan asal tunjuk menteri yang dikehendakinya. "Gak mungkin presiden menunjuk saya, saya sudah sampaikan di publik," jelas dia.

Hasto mengingatkan Jokowi agar mengecek rekam jejak para calon menteri dengan saksama. Menurut PDIP, menteri Jokowi harus setia menemani sang presiden selama lima tahun ke depan.

Baca Juga

Lima Partai Koalisi Terancam tak Dapat Jatah Menteri

"Harus dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden," kata Hasto.

Hasto mengatakan tidak boleh ada menteri yang di tengah jalan maju sebagai calon presiden 2024. Ia mengingatkan bahwa menteri memiliki tugas strategis.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegasnya.

Hasto juga meminta agar Jokowi tidak tergesa-gesa mengumumkan kabinet di periode kedua. Menurut dia, Jokowi memiliki waktu setidaknya 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan susunan kabinet

Baca Juga

Publik Berharap Jokowi Ambil Menteri yang Profesional dan Kompeten

Hal ini merujuk pada UU No 39/2008 tentang Pembentukan Kementerian. Karena itu, kata Hasto, Jokowi memiliki cukup waktu untuk mengumumkan di saat yang tepat.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto. (Knu)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Bagikan