Andika Pratama
MerahPutih.com - Nasib tragis diprediksi bakal diterima partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, PKPI, PBB dan Hanura. Selain tak lolos parlemen, mereka juga terancam tak mendapat jatah menteri sebesar partai lain di kabinet.
Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, keberadaan partai tersebut seolah tenggelam oleh manuver yang dilakukan oleh partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PAN.
Baca Juga
"Kita ketahui belakangan ketiga partai oposisi tersebut gencar melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi selaku presiden terpilih untuk kedua kalinya," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (18/10).
Direktur Indo Polling Network ini menambahkan sebagai bagian dari koalisi yang telah bekerja untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin tetap mendapatkan peran dalam kekuasaan. Peran itu bisa berupa diberikan kursi menteri atau jabatan strategis lainnya.
Baca Juga
"Walaupun mereka jauh dari hingar bingar politik seolah tidak melakukan komunikasi politik dengan Jokowi, saya yakin mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengatur peran setiap partai politik yang berkoalisi," ungkap Wempy.
Wempy melihat bahwa Jokowi tidak mengesampingkan posisi PSI, Perindo, Hanura, PBB dan PKPI karena ada wacana masuknya Gerindra dalam koalisi.
Baca Juga
Kelima partai koalisi mengambil posisi diam karena mereka yakin presiden bisa mengatur peran-peran yang akan diberikan kepada koalisi sesuatu dengan kemampuan dan kekuatan partai politik yang bersangkutan.
"Artinya, peran yang diberikan kepada partai lolos ke senayan tentu lebih besar dibandingkan dengan partai yang tidak lolos ke senayan seperti PSI, Hanura, Perindo, PBB dan PKPI," terang Wempy.
Sebelumnya, Jokowi mengaku antusias mendapat bocoran nama-nama menteri kabinet kerjanya di periode kedua ini. Jokowi memastikan menteri yang dipilihnya sudah rampung dan berasal dari semua kalangan.
Baca Juga
Jokowi mengaku susunan kabinet pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin sudah rampung. Ia memastikan akan segera mengumumkannya pada 20 Oktober atau sehari setelah pelantikan. (Knu)
