Lima Partai Koalisi Terancam tak Dapat Jatah Menteri

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 18 Oktober 2019
Lima Partai Koalisi Terancam tak Dapat Jatah Menteri

Ketua Umum PSI Grace Natalia dan Presiden Joko Widodo. Foto: instagram/@gracenat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nasib tragis diprediksi bakal diterima partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, PKPI, PBB dan Hanura. Selain tak lolos parlemen, mereka juga terancam tak mendapat jatah menteri sebesar partai lain di kabinet.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, keberadaan partai tersebut seolah tenggelam oleh manuver yang dilakukan oleh partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PAN.

Baca Juga

Prediksi Umur Kabinet Jokowi dan Nama-Nama Menteri Baru

"Kita ketahui belakangan ketiga partai oposisi tersebut gencar melakukan komunikasi politik dengan Pak Jokowi selaku presiden terpilih untuk kedua kalinya," jelas Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (18/10).

Wempy
Pengamat politik Wempy Hadir

Direktur Indo Polling Network ini menambahkan sebagai bagian dari koalisi yang telah bekerja untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin tetap mendapatkan peran dalam kekuasaan. Peran itu bisa berupa diberikan kursi menteri atau jabatan strategis lainnya.

Baca Juga

Jokowi: Susunan Kabinet Periode Mendatang Sudah Rampung

"Walaupun mereka jauh dari hingar bingar politik seolah tidak melakukan komunikasi politik dengan Jokowi, saya yakin mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mengatur peran setiap partai politik yang berkoalisi," ungkap Wempy.

Wempy melihat bahwa Jokowi tidak mengesampingkan posisi PSI, Perindo, Hanura, PBB dan PKPI karena ada wacana masuknya Gerindra dalam koalisi.

Baca Juga

Jokowi Tak Libatkan KPK Susun Kabinet Periode Kedua

Kelima partai koalisi mengambil posisi diam karena mereka yakin presiden bisa mengatur peran-peran yang akan diberikan kepada koalisi sesuatu dengan kemampuan dan kekuatan partai politik yang bersangkutan.

"Artinya, peran yang diberikan kepada partai lolos ke senayan tentu lebih besar dibandingkan dengan partai yang tidak lolos ke senayan seperti PSI, Hanura, Perindo, PBB dan PKPI," terang Wempy.

Jokowi saat ulang tahun Perindo
Presiden Jokowi membuka acara pembekalan para caleg dari Partai Perindo. Foto:partaiperindo.com

Sebelumnya, Jokowi mengaku antusias mendapat bocoran nama-nama menteri kabinet kerjanya di periode kedua ini. Jokowi memastikan menteri yang dipilihnya sudah rampung dan berasal dari semua kalangan.

Baca Juga

Jangan Ada Matahari Kembar di Kabinet Jokowi

Jokowi mengaku susunan kabinet pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin sudah rampung. Ia memastikan akan segera mengumumkannya pada 20 Oktober atau sehari setelah pelantikan. (Knu)

#Persatuan Indonesia (Perindo) #PSI #Partai Hanura #Partai Bulan Bintang
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan