Gerakan Pemerhati Kepolisian Desak KPK Copot Novel Baswedan, yang Lain Jangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2019
Gerakan Pemerhati Kepolisian Desak KPK Copot Novel Baswedan, yang Lain Jangan

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menilai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan harus segera dicopot.

Sebab, beredar informasi, Novel adalah 'agen' Prabowo-Sandiaga untuk menyerang kubu penguasa. Kelrey sendiri mencontohkan beberapa Politikus Gerindra yang menyebut Novel bagian dari mereka.

"Seperti Arief Poyuono, Andre Rosiade dan Fadli Zon yang mengkonfirmasi hal itu," kata Kelrey kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (1/4).

BACA JUGA:

IPW Endus Novel Baswedan 'Orang Gerindra', KPK Dituntut 'Bersih-Bersih'

Isu Novel 'Orang Gerindra', Jubir: Jangan Tarik KPK ke Isu Politik Praktis

"Novel saja yang dicopot. Kalau anggota yang biasa cukup ditanyakan 'apakah kalian komitmen terhadap UUD atau kelompok kalian'. Jangan semua, karena hanya Novel yang diduga tak netral dalam penanganan perkara," tambah Kelrey.

Hal inilah, lanjut Kelrey yang membuat KPK seperti tak netral. Ia mencontohkan, dari kasus korupsi yang diungkap seperti terlihat yang dijerat politisi pro Jokowi-Ma'ruf Amin. Satu di antaranya ialah Ketua Umum PPP Romahurmuziy. "Dan terakhir poltikus Golkar Budi Sidik Pangarso," imbuh Kelrey.

Novel Baswedan bersama sejumlah pimpinan KPK. Foto: MP/Ponco

Kelrey menambahkan, pernyataan Prabowo bahwa akan menjanjikan Novel sebagai Jaksa Agung hanya janji manis saja. "Saya yakin ini politis saja untuk meraup suara dengan menjanjikan Novel sebagai Jaksa Agung," jelas dia.

Terkait pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane yang menyebut Novel Baswedan sebagai 'Orang' Partai Gerindra di lembaga anti rasuah, Kelrey mengkritiknya. "Ucapan Neta hanya memperkeruh suasana," pungkas Kelrey.

Isu Novel sebagai bagian dari Gerindra muncul setelah Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. (Knu)

#Novel Baswedan #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK akan melakukan kajian terkait praktik rangkap jabatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
Indonesia
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ada tujuh pemilik tanah yang dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Indonesia
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Rabu (10/9) pekan lalu, KPK menyatakan sudah mempunyai nama calon tersangka, tetapi hingga hari ini belum juga dibuka ke publik.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal 
Indonesia
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Survei Penilaian Integritas Kota Solo turun menjadi 76,55 masuk kategori warna kuning (waspada) di posisi 19 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Indonesia
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Mendorong pembentukan Komite Remunerasi Independen di BUMN atau lembaga publik untuk menjaga transparansi dan perbaikan skema pensiun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan
Indonesia
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
RUU tersebut mengandung potensi masalah serius apabila tidak dibarengi penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua
Indonesia
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
KPK awalnya mematok harga harga limit baju milik terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013, Librato El Arif itu Rp 5.700.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
Bagikan