Gerakan Pemerhati Kepolisian Desak KPK Copot Novel Baswedan, yang Lain Jangan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2019
Gerakan Pemerhati Kepolisian Desak KPK Copot Novel Baswedan, yang Lain Jangan

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. (Foto: merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menilai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan harus segera dicopot.

Sebab, beredar informasi, Novel adalah 'agen' Prabowo-Sandiaga untuk menyerang kubu penguasa. Kelrey sendiri mencontohkan beberapa Politikus Gerindra yang menyebut Novel bagian dari mereka.

"Seperti Arief Poyuono, Andre Rosiade dan Fadli Zon yang mengkonfirmasi hal itu," kata Kelrey kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (1/4).

BACA JUGA:

IPW Endus Novel Baswedan 'Orang Gerindra', KPK Dituntut 'Bersih-Bersih'

Isu Novel 'Orang Gerindra', Jubir: Jangan Tarik KPK ke Isu Politik Praktis

"Novel saja yang dicopot. Kalau anggota yang biasa cukup ditanyakan 'apakah kalian komitmen terhadap UUD atau kelompok kalian'. Jangan semua, karena hanya Novel yang diduga tak netral dalam penanganan perkara," tambah Kelrey.

Hal inilah, lanjut Kelrey yang membuat KPK seperti tak netral. Ia mencontohkan, dari kasus korupsi yang diungkap seperti terlihat yang dijerat politisi pro Jokowi-Ma'ruf Amin. Satu di antaranya ialah Ketua Umum PPP Romahurmuziy. "Dan terakhir poltikus Golkar Budi Sidik Pangarso," imbuh Kelrey.

Novel Baswedan bersama sejumlah pimpinan KPK. Foto: MP/Ponco

Kelrey menambahkan, pernyataan Prabowo bahwa akan menjanjikan Novel sebagai Jaksa Agung hanya janji manis saja. "Saya yakin ini politis saja untuk meraup suara dengan menjanjikan Novel sebagai Jaksa Agung," jelas dia.

Terkait pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane yang menyebut Novel Baswedan sebagai 'Orang' Partai Gerindra di lembaga anti rasuah, Kelrey mengkritiknya. "Ucapan Neta hanya memperkeruh suasana," pungkas Kelrey.

Isu Novel sebagai bagian dari Gerindra muncul setelah Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. (Knu)

#Novel Baswedan #KPK
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Ahmad Sahroni bahkan menyarankan KPK mengajukan anggaran hingga Rp 5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
Indonesia
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik tengah mencermati fakta persidangan kasus korupsi Bea Cukai yang menyeret nama Djaka Budhi Utama dan sejumlah pejabat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Indonesia
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Fuad diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
KPK menegaskan foto tumpukan uang valuta asing yang viral di media sosial bukan berasal dari penggeledahan rumah Silmy Karim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Bagikan