Soal Novel Baswedan 'Orang Gerindra', Jubir: Jangan Tarik KPK ke Isu Politik Praktis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 April 2019
Soal Novel Baswedan 'Orang Gerindra', Jubir: Jangan Tarik KPK ke Isu Politik Praktis

Novel Baswedan. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah memastikan, pihaknya tidak terkait pada kelompok politik praktis mana pun. Ia berharap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen.

Isu Novel Baswedan sebagai 'orang' Gerindra muncul setelah Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.

"KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis manapun," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).

Febri meminta semua pihak tidak menyeret lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu ke wilayah politik praktis. Hal itu, kata Febri hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi. "Jangan tarik KPK ke isu politik praktis karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita," ujar dia.

"Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar," kata Febri menambahkan.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menurut dia, yang lebih penting dilakukan menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel. Sebab, sudah hampir dua tahun berlalu, kasus tersebut masih gelap.

"Yang harus kita ingat sebenarnya sekarang adalah hampir 2 tahun penyerang novel belum ditemukan. Ini yang lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tersebut tidak kemudian ditutupi oleh isu isu yang tidak substansial," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra di lembaga anti rasuah.

"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," kata Neta S Pane dalam siaran pers, Senin (1/4).

Selain itu IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam 'barisan' Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra.

"Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019," ujar dia.

Foto: Twitter/@KPK

"Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang mengatakan Novel adalah 'orang kita', orang Partai Gerindra," ungkapnya.

Menurut Neta, pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga, kata dia, KPK tidak ditunggangi kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi.

Neta menilai, dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya 'orang kita' di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi 'orang kita' ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018.

"Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu 'orang kita' ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu 'orang kita', pungkas Neta. (Pon)

#Novel Baswedan #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan