Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah memastikan, pihaknya tidak terkait pada kelompok politik praktis mana pun. Ia berharap semua pihak bisa menempatkan KPK sebagai lembaga independen.
Isu Novel Baswedan sebagai 'orang' Gerindra muncul setelah Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rosiade memberi bocoran kepada wartawan bahwa jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung.
"KPK mulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur pegawai memastikan tidak akan terkait pada kelompok politik praktis manapun," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4).
Febri meminta semua pihak tidak menyeret lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu ke wilayah politik praktis. Hal itu, kata Febri hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi. "Jangan tarik KPK ke isu politik praktis karena itu hanya akan merugikan upaya pemberantasan korupsi kita," ujar dia.
"Novel juga sudah clear mengatakan bahwa informasi-informasi tersebut tidak benar," kata Febri menambahkan.
Menurut dia, yang lebih penting dilakukan menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap Novel. Sebab, sudah hampir dua tahun berlalu, kasus tersebut masih gelap.
"Yang harus kita ingat sebenarnya sekarang adalah hampir 2 tahun penyerang novel belum ditemukan. Ini yang lebih penting diupayakan agar teror-teror terhadap penegak hukum tersebut tidak kemudian ditutupi oleh isu isu yang tidak substansial," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak KPK untuk menjelaskan dan mengklarifikasi adanya isu bahwa penyidiknya, Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra di lembaga anti rasuah.
"Klarifikasi itu menjadi penting karena menyangkut independensi KPK dalam hal pemberantasan korupsi dan KPK tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam pemberantasan korupsi di tahun politik 2019 ini," kata Neta S Pane dalam siaran pers, Senin (1/4).
Selain itu IPW mendesak Polri agar segera mendata anggota maupun penyidiknya di KPK, yang terindikasi berada dalam 'barisan' Novel Baswedan sebagai 'orang' Partai Gerindra.
"Jika memang ada, Polri perlu menarik anggotanya itu. Sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019," ujar dia.
"Kepada wartawan Fadli Zon juga membenarkan, Novel sudah lama dekat dengan Prabowo. Begitu juga dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang mengatakan Novel adalah 'orang kita', orang Partai Gerindra," ungkapnya.
Menurut Neta, pernyataan ketiga tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga, kata dia, KPK tidak ditunggangi kekuatan partai politik tertentu untuk mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dengan isu atau kasus kasus korupsi.
Neta menilai, dua kasus OTT yang dilakukan KPK terakhir ini terhadap partai pendukung koalisi Jokowi makin mengindikasikan kebenaran adanya 'orang kita' di KPK. Untuk itu pimpinan KPK harus menjelaskan adanya indikasi 'orang kita' ini, yang membuat KPK tidak netral di Pilpres 2018.
"Mengingat Novel adalah mantan penyidik Polri dan mengingat cukup banyaknya penyidik kepolisian di KPK, institusi Polri perlu juga mengusut isu 'orang kita' ini hingga diketahui seberapa banyak penyidik kepolisian terlibat dalam isu 'orang kita', pungkas Neta. (Pon)
