Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 April 2022
Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis

Pesawat milik maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi Garuda Indonesia kian menjadi sorotan dari Politisi Senayan dan partai pendukung pemerintah Partai Gerindra. Kondisi keuangan maskapai penerbangan nasional ini, masih mengalami masalah.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, fraksinya merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga:

Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, katanya, Fraksi Gerindra, terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia.

"Panja Garuda di Komisi VI sudah bekerja dan Fraksi Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Dalam setiap rapat panja, kami selalu hadir sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata," katanya di Jakarta, Sabtu (23/4).

Fraksi Gerindra, tegas ia, telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam rekomendasi itu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda, salah satunya perihal inkonsistensi pelaksanaan rencana bisnis Garuda Indonesia.

"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.

Fraksi Gerindra tegas ia, mendesak manajemen Garuda Indonesia konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati. Catatan selanjutnya, agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.

Garuda Indonesia. (Foto: Antara)
Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.

Ia memahami, Garuda Indonesia butuh investor strategis, dan pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.

"Jangan sampai saham Pemerintah di PT Garuda di bawah 51 persen, karena perusahaan tersebut merupakan kebanggaan rakyat Indonesia," katanya.

Andre berharap, agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena merupakan harga diri bagi Pemerintah. (Pon)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen

#Garuda #Garuda Indonesia #BUMN #Kinerja BUMN #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Indonesia
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Perubahan itu disetujui oleh seluruh fraksi partai politik dan para Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna, termasuk RUU BUMN hingga RUU Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Indonesia
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Penyerapan gula oleh ID FOOD dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gula dalam jangka panjang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Indonesia
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Hermus Indou ke KPK terkait dugaan korupsi dua proyek di Kabupaten Manokwari.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi
Indonesia
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
KPK mendalami Sudewo terkait dengan lelang proyek pembangunan rel kereta api dan dugaan adanya fee dari proyek tersebut ke DPR RI.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR
Indonesia
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Dipastikan, tidak ada kendala dalam proses tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice
Indonesia
Garuda Operasikan 70 Rute Penerbangan Dengan Tingkat Keterisian 78 Persen, Knock Off Rute Tidak Menguntungkan
Sampai Juni, Garuda juga berhasil menambah frekuensi penerbangan sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 frekuensi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Garuda Operasikan 70 Rute Penerbangan Dengan Tingkat Keterisian 78 Persen, Knock Off Rute Tidak Menguntungkan
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Bagikan