Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis
Pesawat milik maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.
MerahPutih.com - Kondisi Garuda Indonesia kian menjadi sorotan dari Politisi Senayan dan partai pendukung pemerintah Partai Gerindra. Kondisi keuangan maskapai penerbangan nasional ini, masih mengalami masalah.
Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, fraksinya merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Baca Juga:
Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia
Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, katanya, Fraksi Gerindra, terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia.
"Panja Garuda di Komisi VI sudah bekerja dan Fraksi Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Dalam setiap rapat panja, kami selalu hadir sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata," katanya di Jakarta, Sabtu (23/4).
Fraksi Gerindra, tegas ia, telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam rekomendasi itu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda, salah satunya perihal inkonsistensi pelaksanaan rencana bisnis Garuda Indonesia.
"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.
Fraksi Gerindra tegas ia, mendesak manajemen Garuda Indonesia konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati. Catatan selanjutnya, agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.
"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.
Ia memahami, Garuda Indonesia butuh investor strategis, dan pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.
"Jangan sampai saham Pemerintah di PT Garuda di bawah 51 persen, karena perusahaan tersebut merupakan kebanggaan rakyat Indonesia," katanya.
Andre berharap, agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena merupakan harga diri bagi Pemerintah. (Pon)
Baca Juga:
Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi