Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 April 2022
Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis

Pesawat milik maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi Garuda Indonesia kian menjadi sorotan dari Politisi Senayan dan partai pendukung pemerintah Partai Gerindra. Kondisi keuangan maskapai penerbangan nasional ini, masih mengalami masalah.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, fraksinya merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga:

Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, katanya, Fraksi Gerindra, terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia.

"Panja Garuda di Komisi VI sudah bekerja dan Fraksi Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Dalam setiap rapat panja, kami selalu hadir sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata," katanya di Jakarta, Sabtu (23/4).

Fraksi Gerindra, tegas ia, telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam rekomendasi itu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda, salah satunya perihal inkonsistensi pelaksanaan rencana bisnis Garuda Indonesia.

"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.

Fraksi Gerindra tegas ia, mendesak manajemen Garuda Indonesia konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati. Catatan selanjutnya, agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.

Garuda Indonesia. (Foto: Antara)
Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.

Ia memahami, Garuda Indonesia butuh investor strategis, dan pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.

"Jangan sampai saham Pemerintah di PT Garuda di bawah 51 persen, karena perusahaan tersebut merupakan kebanggaan rakyat Indonesia," katanya.

Andre berharap, agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena merupakan harga diri bagi Pemerintah. (Pon)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen

#Garuda #Garuda Indonesia #BUMN #Kinerja BUMN #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan total kerugian negara dalam perkata tersebut. ?
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Indonesia
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Fokus utama penyelidikan Kejagung adalah dugaan permasalahan yang terkait dengan ekspor POME
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Dunia
Dipenjara 5 Tahun, Nicolas Sarkozy Jadi Eks Presiden Prancis Pertama Masuk Bui
Televisi BFM TV menampilkan laporan saat Sarkozy tiba di Penjara La Santé, Paris, pada Selasa (21/10) waktu setempat
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Dipenjara 5 Tahun, Nicolas Sarkozy Jadi Eks Presiden Prancis Pertama Masuk Bui
Indonesia
Legislator NasDem Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp 13 Triliun Uang Negara dari Kasus Ekspor CPO
Menjadi bukti nyata komitmen Kejagung dalam menjalankan mandat undang-undang untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Legislator NasDem Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp 13 Triliun Uang Negara dari Kasus Ekspor CPO
Indonesia
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Tom Lembong menyampaikan apresiasinya kepada segenap jajaran Komisi Yudisial yang telah mengundang dirinya untuk memberikan keterangan sebagai tindak lanjut atas laporannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Prabowo sebut langkah Kejagung menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Korupsi CPO Rp 13 Triliun Dikembalikan ke Negara, Prabowo: Ini Pertanda Baik di 1 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejagung atas kerja keras mereka dalam mengusut kasus besar ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Uang Triliunan dari Kasus Korupsi CPO ‘Penuhi’ Ruangan Kejagung, Presiden Prabowo: Ini untuk Renovasi 8.000 Sekolah
Bagikan