Garuda Indonesia Butuh Investor Strategis
Pesawat milik maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.
MerahPutih.com - Kondisi Garuda Indonesia kian menjadi sorotan dari Politisi Senayan dan partai pendukung pemerintah Partai Gerindra. Kondisi keuangan maskapai penerbangan nasional ini, masih mengalami masalah.
Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, fraksinya merekomendasikan langkah-langkah penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Baca Juga:
Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia
Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, katanya, Fraksi Gerindra, terus bekerja keras menyelamatkan Garuda Indonesia.
"Panja Garuda di Komisi VI sudah bekerja dan Fraksi Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Dalam setiap rapat panja, kami selalu hadir sebagai bentuk komitmen Fraksi Gerindra yang diwujudkan dalam aksi nyata," katanya di Jakarta, Sabtu (23/4).
Fraksi Gerindra, tegas ia, telah menyerahkan rekomendasi langkah-langkah penyelamatan Garuda Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Dalam rekomendasi itu, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terkait penyelamatan Garuda, salah satunya perihal inkonsistensi pelaksanaan rencana bisnis Garuda Indonesia.
"Kami memberikan catatan bahwa Garuda ini dulu pernah diselamatkan, sudah bagus tapi berantakan lagi, ini kenapa? Karena tidak konsisten melaksanakan rencana bisnis," ujarnya.
Fraksi Gerindra tegas ia, mendesak manajemen Garuda Indonesia konsisten melaksanakan rencana bisnis yang sudah disepakati. Catatan selanjutnya, agar langkah hukum yang tengah ditempuh Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya menyelamatkan Garuda Indonesia terus konsisten.
"Terkait penegakan hukum, sejak awal kami mendorong Pak Erick dan alhamdulilah Pak Erick sudah ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan dan sudah diproses. Saya berpesan tetap konsisten Pak," katanya pula.
Ia memahami, Garuda Indonesia butuh investor strategis, dan pemerintah harus tetap menjadi pemegang saham prioritas bila nantinya ada investor strategis menanamkan modalnya di Garuda.
"Jangan sampai saham Pemerintah di PT Garuda di bawah 51 persen, karena perusahaan tersebut merupakan kebanggaan rakyat Indonesia," katanya.
Andre berharap, agar Garuda Indonesia bisa menang dalam sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena merupakan harga diri bagi Pemerintah. (Pon)
Baca Juga:
Garuda Indonesia Sambut Penghapusan Aturan Tes PCR atau Antigen
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Tersangka Kasus Pemerasan Dana CSR
Profil Sudewo, Bupati Kontroversial Pati yang Ditangkap KPK karena Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan