Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat
Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)
MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan-catatan penting dalam jalannya roda kepemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani menyoroti perjalanan pembangunan di DKI pada 2021 yang masih diselimuti pandemi COVID-19. Bahkan, eskalasi pandemi terjadi di tahun 2021 dengan dua puncak gelombang, pertama di akhir Januari dan Juli, di mana ibu kota ini menjadi episentrum pandemi nasional.
Baca Juga
Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil
“Kita bersyukur pelandaian kasus cukup cepat, bahkan kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian COVID19 dan mendapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas COVID-19 nasional,” jelas Yani di Jakarta, Jumat (31/12)
Di tahun 2021 juga dimulainya rencana untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2022 karena tuntutan kondisi akibat dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap banyak sektor. Semua asumsi makro ekonomi yang digunakan tidak lagi relevan.
“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” sambung politisi PKS dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.
Terkait dengan pemulihan ekonomi, penyelenggaraan Formula E yang dipenuhi dengan bumbu kontroversi, yang waktu pelaksanaannya menjadi tahun 2022, semoga menjadi momentum pemulihan ekonomi di ibu kota.
“Mengembalikan kejayaan Ancol sebagai pusat hiburan dan wisata serta turut membantu pemulihan UMKM yang terdampak pandemi,” harap Yani.
Baca Juga
Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI
Namun, di tengah banyaknya penghargaan yang didapat Anies dan jajarannya, Achmad Yani menyinggung program rumah DP 0 Rupiah yang sepi peminat.
“PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP 0 Rupiah kepada semua yang terlibat, kemudian dalam proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisih,” tegas Yani. (Asp)
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih