Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Desember 2021
Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat

Rusunami DP0 Rupiah di Jalan H Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (ANTARA/HO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan-catatan penting dalam jalannya roda kepemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani menyoroti perjalanan pembangunan di DKI pada 2021 yang masih diselimuti pandemi COVID-19. Bahkan, eskalasi pandemi terjadi di tahun 2021 dengan dua puncak gelombang, pertama di akhir Januari dan Juli, di mana ibu kota ini menjadi episentrum pandemi nasional.

Baca Juga

Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil

“Kita bersyukur pelandaian kasus cukup cepat, bahkan kebijakan Pemprov DKI lebih terkendali dalam pengendalian COVID19 dan mendapat banyak apresiasi termasuk dari Satgas COVID-19 nasional,” jelas Yani di Jakarta, Jumat (31/12)

Di tahun 2021 juga dimulainya rencana untuk melakukan perubahan RPJMD 2018-2022 karena tuntutan kondisi akibat dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap banyak sektor. Semua asumsi makro ekonomi yang digunakan tidak lagi relevan.

“Kita tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” sambung politisi PKS dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.

Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.
Hunian susun DP0 Rupiah Samawa Klapa Village, Jakarta Timur, di malam hari, Kamis (5/12/2019). ANTARA/Andi Firdaus/aa.

Terkait dengan pemulihan ekonomi, penyelenggaraan Formula E yang dipenuhi dengan bumbu kontroversi, yang waktu pelaksanaannya menjadi tahun 2022, semoga menjadi momentum pemulihan ekonomi di ibu kota.

“Mengembalikan kejayaan Ancol sebagai pusat hiburan dan wisata serta turut membantu pemulihan UMKM yang terdampak pandemi,” harap Yani.

Baca Juga

Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI

Namun, di tengah banyaknya penghargaan yang didapat Anies dan jajarannya, Achmad Yani menyinggung program rumah DP 0 Rupiah yang sepi peminat.

“PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP 0 Rupiah kepada semua yang terlibat, kemudian dalam proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisih,” tegas Yani. (Asp)

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #RUmah DP 0 Persen
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan