Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 Juni 2020
Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Tangkapan layar - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan Pergub 47/2020 lewat siaran langsung di YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020). ANTARA/Livia Kristianti/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, Pemprov DKI perlu memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebab, kasus corona di ibu kota terus meningkat meskipun sudah hampir 2 bulan aturan itu berjalan. Adapun diketahui, penerapan PSBB gelombang ketiga di DKI akan berakhir pada Kamis (4/6) lusa.

Baca Juga

DPRD DKI Jakarta Usul Tunda Kegiatan Belajar di Sekolah Selama 4 Bulan

"Perpanjang saja (PSBB, karena mengingat kasus baru COVID-19 masih muncul setiap harinya)," ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (2/6).

Meski begitu, kata Wibi, Pemda DKI harus merevisi Pasal 10 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020, di mana hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino

Sebab, selama PSBB perekonomian Ibu Kota sudah melemah dan banyak perusahaan yang gulung tikar, hingga akhirnya merumahkan pekerjanya.

"Terkait sektor perekonomian harap dilonggarkan," jelas dia.

Baca Juga

Kasus Corona Belum Turun, Jokowi tidak Berani Buka Sekolah dan Aktivitas Ekonomi

Disamping itu juga, Anggota Komisi A ini mengusulkan, tempat ibadah di Jakarta kembali dibuka, dengan syarat lokasinya yang aman dari corona. Lalu masyarakat dan lokasi ibadah harus memperhatikan protokol kesehatan.

"Rumah ibadah diperbolehkan dengan protokol kesehatan," tutup dia. (Asp)

#Partai Nasdem #DPRD DKI Jakarta #PSBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan