Headline

Foto Presiden Jokowi Diturunkan di Sekolah, Ketua DPRD DKI Panggil Kadisdik DKI

Eddy FloEddy Flo - Senin, 01 Juli 2019
 Foto Presiden Jokowi Diturunkan di Sekolah, Ketua DPRD DKI Panggil Kadisdik DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono untuk menggali informasi adanya peristiwa viral di media sosial terkait aksi seorang ibu yang mencopot foto Presiden dan Wakil Presiden di dinding ruang sekolah SMPN 30 Jakarta.

Prasetyo mengungkapkan, pihaknya juga akan mendatangi SMPN 30 Jakarta untuk mengetahui kebenaran isu pencopotan foto presiden dan wakil presiden di sekolah itu.

"Saya akan cek ke SMPN 30 itu. Saya akan datang ke sana. Saya akan undang kepala dinas pendidikan dengan saya, saya akan lihat apakah itu betul atau hoaks," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

Menurut Prasetyo, sudah menjadi kewajiban bila foto presiden dan wakil presiden terpampang di ruang pendidikan.

"Apapun ini, presiden dan wakil presiden itu adalah panglima tertinggi di Republik ini. Ya kewajiban kita sebagai ASN itu kan pimpinan negeri, pimpinannya mereka, ya harus pasang," tegas dia.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menegaskan bahwa pihaknya juga tak mempermasalahkan bila foto Pemimpin Daerah dipasang di dinding ruang sekolah.

"Ada pak gubernur, ya silakan pasang juga, enggak ada masalah," paparnya.

Seperti diketahui, unggahan postingan Asteria Fitriani mendadak viral di media sosial lantaran membuat status ajakan untuk tidak memasang foto presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Maruf Amin di dinding sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

"Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin saja foto-fotonya. Kita sebagai guru nggak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan?” tulis Asteria pada (28/6) lalu.

BACA JUGA: Lampui Target, Jakarta Fair 2019 Raih 6,8 Juta Pengunjung

Tersangka Penyuap Pejabat Kejati DKI Menyerahkan Diri ke KPK

Dalam unggahannya di facebook tersebut, Asteria mengusulkan foto yang pantas dipajang adalah foto Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 30 Jakarta M Yusup Corua menamping kabar bila Asteria Fitriani adalah guru SMPN 30. Menurut Yusup, Asteria adalah wali murid yang anaknya sudah lulus tahun lalu.(Asp)

#Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan