Headline

Foto Presiden Jokowi Diturunkan di Sekolah, Ketua DPRD DKI Panggil Kadisdik DKI

Eddy FloEddy Flo - Senin, 01 Juli 2019
 Foto Presiden Jokowi Diturunkan di Sekolah, Ketua DPRD DKI Panggil Kadisdik DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, berencana memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono untuk menggali informasi adanya peristiwa viral di media sosial terkait aksi seorang ibu yang mencopot foto Presiden dan Wakil Presiden di dinding ruang sekolah SMPN 30 Jakarta.

Prasetyo mengungkapkan, pihaknya juga akan mendatangi SMPN 30 Jakarta untuk mengetahui kebenaran isu pencopotan foto presiden dan wakil presiden di sekolah itu.

"Saya akan cek ke SMPN 30 itu. Saya akan datang ke sana. Saya akan undang kepala dinas pendidikan dengan saya, saya akan lihat apakah itu betul atau hoaks," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (MP/Asropih)

Menurut Prasetyo, sudah menjadi kewajiban bila foto presiden dan wakil presiden terpampang di ruang pendidikan.

"Apapun ini, presiden dan wakil presiden itu adalah panglima tertinggi di Republik ini. Ya kewajiban kita sebagai ASN itu kan pimpinan negeri, pimpinannya mereka, ya harus pasang," tegas dia.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menegaskan bahwa pihaknya juga tak mempermasalahkan bila foto Pemimpin Daerah dipasang di dinding ruang sekolah.

"Ada pak gubernur, ya silakan pasang juga, enggak ada masalah," paparnya.

Seperti diketahui, unggahan postingan Asteria Fitriani mendadak viral di media sosial lantaran membuat status ajakan untuk tidak memasang foto presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Maruf Amin di dinding sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

"Kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin saja foto-fotonya. Kita sebagai guru nggak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan?” tulis Asteria pada (28/6) lalu.

BACA JUGA: Lampui Target, Jakarta Fair 2019 Raih 6,8 Juta Pengunjung

Tersangka Penyuap Pejabat Kejati DKI Menyerahkan Diri ke KPK

Dalam unggahannya di facebook tersebut, Asteria mengusulkan foto yang pantas dipajang adalah foto Gubernur DKI Anies Baswedan.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 30 Jakarta M Yusup Corua menamping kabar bila Asteria Fitriani adalah guru SMPN 30. Menurut Yusup, Asteria adalah wali murid yang anaknya sudah lulus tahun lalu.(Asp)

#Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan