Faldo Maldini Jamin Efektivitas Pemerintahan Tak Terganggu Usai Menkominfo Jadi Tersangka


Politisi PAN Faldo Maldini (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Pemerintahan Joko Widodo memastikan tetap berjalan meski Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara BTS.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem. Dengan demikian, kerja-kerja pemerintahan tetap bisa berjalan apa pun yang terjadi.
Baca Juga:
"Sudah ada aturannya semua, kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu terlalu khawatir masalah efektivitas pemerintahan," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (17/5).
Faldo memastikan posisi Johnny Plate di pemerintahan akan segera diambil alih pelaksana tugas (plt). Namun, ia belun memastikan kapan penunjukan plt akan dilakukan.
"Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan," ujarnya.
Pada saat yang sama, petinggi partai Nasional Demokrat segera menggelar rapat terbatas usai penetapan Johnny sebagai tersangka. Partai akan menggelar rapat membahas nasib Johnny yang merupakan Sekretaris Jenderal Nasdem.
Baca Juga:
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah memeriksa Johnny sebanyak tiga kali sebelum menetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada hari ini dan rampung pukul 12.10 WIB.
Johnny keluar dari gedung Kejagung dan dikawal penyidik. Saat keluar, Johnny telah mengenakan rompi tahanan berwarna merah tanda ditetapkan sebagai salah satu tersangka.
Dia tak berkomentar sepatah katapun saat keluar. Ia langsung dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Agung yang telah bersiaga sejak sekira pukul 11.20 WIB.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, total kerugian negara dalam proyek BTS Kominfo mencapai Rp 8 Triliun berdasarkan hasil audit. (Knu)
Baca Juga:
Surya Paloh Kumpulkan Elite NasDem Buntut Johnny G Plate Jadi Tersangka
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Soal Rencana Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Istana: Ada Kemungkinan

Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
