Faldo Maldini Jamin Efektivitas Pemerintahan Tak Terganggu Usai Menkominfo Jadi Tersangka

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 17 Mei 2023
Faldo Maldini Jamin Efektivitas Pemerintahan Tak Terganggu Usai Menkominfo Jadi Tersangka

Politisi PAN Faldo Maldini (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintahan Joko Widodo memastikan tetap berjalan meski Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara BTS.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem. Dengan demikian, kerja-kerja pemerintahan tetap bisa berjalan apa pun yang terjadi.

Baca Juga:

Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Johnny Plate

"Sudah ada aturannya semua, kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu terlalu khawatir masalah efektivitas pemerintahan," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (17/5).

Faldo memastikan posisi Johnny Plate di pemerintahan akan segera diambil alih pelaksana tugas (plt). Namun, ia belun memastikan kapan penunjukan plt akan dilakukan.

"Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan," ujarnya.

Pada saat yang sama, petinggi partai Nasional Demokrat segera menggelar rapat terbatas usai penetapan Johnny sebagai tersangka. Partai akan menggelar rapat membahas nasib Johnny yang merupakan Sekretaris Jenderal Nasdem.

Baca Juga:

NasDem Ungkap Penetapan Tersangka Johnny Plate Tak Politis

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah memeriksa Johnny sebanyak tiga kali sebelum menetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada hari ini dan rampung pukul 12.10 WIB.

Johnny keluar dari gedung Kejagung dan dikawal penyidik. Saat keluar, Johnny telah mengenakan rompi tahanan berwarna merah tanda ditetapkan sebagai salah satu tersangka.

Dia tak berkomentar sepatah katapun saat keluar. Ia langsung dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Agung yang telah bersiaga sejak sekira pukul 11.20 WIB.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, total kerugian negara dalam proyek BTS Kominfo mencapai Rp 8 Triliun berdasarkan hasil audit. (Knu)

Baca Juga:

Surya Paloh Kumpulkan Elite NasDem Buntut Johnny G Plate Jadi Tersangka

#NasDem #Mensesneg #Staf Khusus #Kasus Korupsi #Menkominfo #Pemerintahan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Sudewo sebelumnya juga pernah terseret kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA
Indonesia
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
KPK kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo, Senin (22/9). Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
RUU Perampasan Aset versi April 2023 mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan aset dirampas tanpa putusan pidana.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
Indonesia
Soal Rencana Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Istana: Ada Kemungkinan
Istana buka suara soal rencana Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta masyarakat untuk menunggu.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Soal Rencana Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara, Istana: Ada Kemungkinan
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Mantan Menkopolhukam Mahfud Md berpotensi kembali masuk ke pemerintahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Presiden Prabowo Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahfud Md Masuk Kandidat Utama
Indonesia
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir
Setelah Erick Thohir ke Kemenpora, Prabowo tunjuk Dony Oskaria Pimpin BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK juga telah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
Indonesia
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Asep menjelaskan bahwa oknum Kemenag tersebut menjanjikan Khalid Basalamah dan ratusan jemaahnya tetap bisa berangkat haji pada tahun yang sama melalui jalur haji khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bagikan