Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Maret 2021
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco. Foto: Humas DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, negara tidak boleh ikut serta dalam kepemilikan atau saham minuman beralkohol yang berlawanan dengan norma keagamaan.

Baca Juga

Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta

Pendapat Baco, membiarkan pemerintah memiliki saham bir sama halnya melegalkan kegiatan prostitusi, mendukung perjudian dan perzinahan.

"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan," ujar Baco dalam diskusi virtual dengan tema 'polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta', Rabu (10/3).

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menyatakan jika penjualan saham bir merupakan bagian dari janji politik Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Yang jadi persoalan sekarang sebenarnya, jualnya yang harus sesuai aturan. Yang diperhatikan saat ini bagaimana menjualnya sesuai aturan," jelasnya.

"Dalam artian bahwa jangan sampai ada permainan mafia saham, sehingga dibeli murah oleh seseorang atau jangan sampai proses penjualan ini ada udang di balik batu," ungkap Basri.

Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI Jakarta untuk meminta restu.

Namun sayangnya langkah Gubernur Anies terganjal persetujuan DPRD DKI. Karena hingga kini dewan tak kunjung membalas surat tersebut.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah dua kali melakukan kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta.

Pertama terkait review investasi saham di PT Delta Djakarta dan kedua kajian tentang rencana divestasi. Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan.

Lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sudah mengajukan penjualan saham minuman beralkohol di PT Delta sebanyak empat kali ke DPRD.

"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya. (Asp)

Baca Juga

Keuntungan DKI atas Kepemilikan Saham Bir Capai Ratusan Miliar

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan