Andika Pratama
MerahPutih.com - Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, negara tidak boleh ikut serta dalam kepemilikan atau saham minuman beralkohol yang berlawanan dengan norma keagamaan.
Baca Juga
Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta
Pendapat Baco, membiarkan pemerintah memiliki saham bir sama halnya melegalkan kegiatan prostitusi, mendukung perjudian dan perzinahan.
"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan," ujar Baco dalam diskusi virtual dengan tema 'polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta', Rabu (10/3).
Baco menyatakan jika penjualan saham bir merupakan bagian dari janji politik Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Yang jadi persoalan sekarang sebenarnya, jualnya yang harus sesuai aturan. Yang diperhatikan saat ini bagaimana menjualnya sesuai aturan," jelasnya.
"Dalam artian bahwa jangan sampai ada permainan mafia saham, sehingga dibeli murah oleh seseorang atau jangan sampai proses penjualan ini ada udang di balik batu," ungkap Basri.
Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.
Sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI Jakarta untuk meminta restu.
Namun sayangnya langkah Gubernur Anies terganjal persetujuan DPRD DKI. Karena hingga kini dewan tak kunjung membalas surat tersebut.
Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah dua kali melakukan kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta.
Pertama terkait review investasi saham di PT Delta Djakarta dan kedua kajian tentang rencana divestasi. Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan.
Lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sudah mengajukan penjualan saham minuman beralkohol di PT Delta sebanyak empat kali ke DPRD.
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya. (Asp)
Baca Juga
Keuntungan DKI atas Kepemilikan Saham Bir Capai Ratusan Miliar
