Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Maret 2021
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco. Foto: Humas DPRD DKI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, negara tidak boleh ikut serta dalam kepemilikan atau saham minuman beralkohol yang berlawanan dengan norma keagamaan.

Baca Juga

Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta

Pendapat Baco, membiarkan pemerintah memiliki saham bir sama halnya melegalkan kegiatan prostitusi, mendukung perjudian dan perzinahan.

"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan," ujar Baco dalam diskusi virtual dengan tema 'polemik kepemilikan saham Pemprov DKI jkt di PT Delta Djakarta', Rabu (10/3).

Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menyatakan jika penjualan saham bir merupakan bagian dari janji politik Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan, kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Yang jadi persoalan sekarang sebenarnya, jualnya yang harus sesuai aturan. Yang diperhatikan saat ini bagaimana menjualnya sesuai aturan," jelasnya.

"Dalam artian bahwa jangan sampai ada permainan mafia saham, sehingga dibeli murah oleh seseorang atau jangan sampai proses penjualan ini ada udang di balik batu," ungkap Basri.

Perlu diketahui, Pemprov DKI memiliki saham di perusahan bir itu sebesar 26,25 persen dan telah dimiliki Pemprov DKI sejak 1970 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berikhtiar melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta dengan empat kali menyurati DPRD DKI Jakarta untuk meminta restu.

Namun sayangnya langkah Gubernur Anies terganjal persetujuan DPRD DKI. Karena hingga kini dewan tak kunjung membalas surat tersebut.

Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah dua kali melakukan kajian soal pelepasan kepemilikan saham bir di PT Delta.

Pertama terkait review investasi saham di PT Delta Djakarta dan kedua kajian tentang rencana divestasi. Kajian tersebut, kata Riyadi, sudah dilaksanakan sekitar tahun 2018 lalu oleh Pemprov DKI bersama dengan konsultan.

Lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga sudah mengajukan penjualan saham minuman beralkohol di PT Delta sebanyak empat kali ke DPRD.

"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," paparnya. (Asp)

Baca Juga

Keuntungan DKI atas Kepemilikan Saham Bir Capai Ratusan Miliar

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan