DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 05 Mei 2020
 DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M Taufik (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta menyepakati penyesuaian APBD tahun 2020 yang diproyeksikan mengalami penurunan akibat imbas pandemi corona.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI dalam rapat koordinasi memperkirakan penurunan realisasi pendapatan dan penerimaan APBD akibat pandemi corona mencapai 53,66 persen. Artinya target realiasasi APBD 2020 yang semula mencapai 87,95 triliun, diperkirakan hanya mencapai 47,18 triliun.

Baca Juga:

Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan, target realisasi setelah penyesuaian APBD itu masih terbilang realistis. Terlebih Pemprov DKI melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi pelemahan pendapatan dari sejumlah jenis pajak.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/06) ANTARA/Susylo Asmalyah

“Saya melihat rasionalisasi ini masih angka optimis. Ini masih ada yang bisa dimaksimalkan," kata Taufik di Jakarta, Selasa (5/5).

Sementara Ketua TAPD DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, optimisme untuk mencapai target pendapatan akan dilakukan pihaknya dengan sejumlah hal. Salah satunya Bapenda DKI akan memberkan relaksasi pajak pada sejumlah objek seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Untuk PBB rencananya apabila masyarakat membayar pajak pada bulan Mei, ada pengurangan 50%, kalau dibayar Juni dikurangi 30%, sedangkan Juli dipotong 20%,” terangnya.

Tak hanya itu, agar masyarakat taat membayar pajak di masa pandemi ini, Pemprov juga akan menghapus administrasi bunga untuk seluruh retribusi pajak daerah selama tiga bulan kedepan, mulai Mei hingga Juli 2020 mendatang.

Berikut proyeksi penyesuaian penerimaan sejumlah jenis pajak hingga bulan Desember 2020: Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7,1 triliun dari target Rp9,5 triliun. BBN Kendaraan bermotor sebesar Rp2,5 trilin dari target Rp5,9 triliun. PBBKB sebesar Rp700 miliar dari target Rp1,4 triliun. Pajak Air Tanah sebesar Rp45 miliar dari target Rp120 miliar.

Baca Juga:

Kasus Corona DKI Alami Penurunan, LBM Eijkman Puji PSBB Anies

Lalu Pajak Hotel sebesar Rp625 miliar dari target Rp1,9 triliun. Pajak Restoran sebesar Rp1,4 triliun dari target Rp4,2 triliun. Pajak Hiburan sebesar Rp300 miliar dari target Rp1,1 triliun. Pajak Reklame sebesar Rp200 miliar dari target Rp1,3 triliun. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp475 miliar dari target Rp1 triliun. Pajak Parkir sebesar Rp575 miliar dari target Rp1,3 triliun.

Selanjutnya Pajak BPHTB sebesar Rp1,7 triliun dari target Rp10,6 triliun. Pajak Rokok tetap Rp650 miliar, dan PBB sebesar Rp6,1 triliun dari targer Rp11 triliun.(Asp)

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

#APBD DKI #Virus Corona #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melakukan sidak di dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan