DPRD DKI Potong Anggaran Rp2 Triliun untuk Warga yang Terdampak Corona

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 23 April 2020
 DPRD DKI Potong Anggaran Rp2 Triliun untuk Warga yang Terdampak Corona

Anggota DPRD DKI Jakarta (MP.Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan dana realokasi anggaran tunjangan kinerja sebesar Rp2 triliun untuk warga yang terdampak wabah corona. Anggaran itu akan dialokasi dari kunjungan kerja (Kunker) dan Sosialisasi Perda (Sosper).

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY mengatakan, niatan mengalokasikan dana Rp2 triliun karena memang sekarang ini anggota Parlemen Kebon Sirih tak menggunakan dana tersebut. Mengingat dua kegiatan itu tidak berlangsung selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga:

Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

"Ada usulan dana dari DPRD seperti dana Kunker juga termasuk Sosper itu dipotong dan diarahkan ke masyarakat terdampak," kata Rasyidi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4).

Pimpinan DPRD DKI Jakarta
Para pimpinan DPRD DKI Jakarta (MP/Restu Fadilah)

Menurut Rasyidi, dana sebesar kurang lebih sebesar Rp2 triliun sangat optimal jika dialihkan untuk mengurangi beban masyarakat ekonomi menengah kebawah, terlebih saat PSBB diberlakukan.

"Meskipun belum final, karena hari ini TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak hadir, tapi kami sepakat dan bersedia dana tersebut diberikan kepada yang membutuhkan," ungkapnya.

Baca Juga:

Fase II Anies Tindak Warga dan Perusahaan yang Langgar PSBB

Bahkan menurutnya tak masalah jika masyarakat mendapatkan dua bantuan sekaligus dari Pemperintah Provinsi (Pemprov) juga dari anggota dewan.

“Masyarakat dapat bantuan dobel itu enggak masalah, justru bagus meringankan beban mereka, terlebih untuk para pekerja harian lepas (phl) dan juga beberapa masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (phk) karena COVID-19," tandasnya.(Asp)

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Seluruh Jalur 'Tikus' di Jabodetabek Bakal Dijaga Polisi

#DPRD DKI Jakarta #Virus Corona #Pembatasan Sosial Berskala Besar #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan