DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 22 November 2019
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengevaluasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Sebab, rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 mengalami defisit hingga Rp 10 triliun setelah dibahas di komisi-komisi DPRD DKI. Postur pendapatan dan belanja Pemprov DKI di 2020 diproyeksi sebesar Rp 97 triliun. Namun, anggaran yang dimiliki Pemprov hanya sebesar Rp 87 triliun.

Baca Juga

Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran

Karena itu, Taufik menyatakan akan kembali merasionalisasi postur KUA-PPAS anggaran 2020 di rapat Banggar yang rencananya akan dimulai pekan depan.

“Yang penting kita KUA-PPAS dulu, karena KUA-PPAS DKI itu sudah hampir satuan tiga, maksudnya satuan tiga seperti misalkan bangun renovasi sekolah sudah detail.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. (Foto: MP/Ponco)

Sedangkan, pengesahan APBD sebelum akhir Desember selesai, Kemendagri minta 30 November itu kenapa? supaya mereka waktu sampai tanggal maksimal 15 Desember bisa evaluasi di seluruh Indonesia, dan hasil evaluasi dari Kemendagri itu dikembalikan ke DPRD dan diparipurnakan," ungkap Taufik.

Baca Juga

Pekan Depan DPRD DKI Pangkas Defisit APBD Rp10 Triliun

Menanggapi permintaan itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah akan memperhatikan masukan-masukan dari legislator perihal efisiensi proyeksi KUA-PPAS 2020 untuk kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Karena pada akhirnya kembali ke kemampuan keuangan, program boleh banyak dan angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak. Tapi pada akhirnya, kata kuncinya kemampuan rencana penerimaan keuangan di 2020," tutup Saefullah. (Asp).

Baca Juga

RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin mengakhiri praktik “kejar setoran” dalam pelaksanaan proyek-proyek APBD yang kerap menumpuk di akhir tahun.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Indonesia
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi program-program penting seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan