DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi KUA-PPAS yang Defisit Rp 10 Triliun
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), M. Taufik mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengevaluasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sebab, rancangan anggaran KUA-PPAS 2020 mengalami defisit hingga Rp 10 triliun setelah dibahas di komisi-komisi DPRD DKI. Postur pendapatan dan belanja Pemprov DKI di 2020 diproyeksi sebesar Rp 97 triliun. Namun, anggaran yang dimiliki Pemprov hanya sebesar Rp 87 triliun.
Baca Juga
Defisit Rp10 Triliun, PSI Desak Anies Tegas Pangkas Anggaran
Karena itu, Taufik menyatakan akan kembali merasionalisasi postur KUA-PPAS anggaran 2020 di rapat Banggar yang rencananya akan dimulai pekan depan.
“Yang penting kita KUA-PPAS dulu, karena KUA-PPAS DKI itu sudah hampir satuan tiga, maksudnya satuan tiga seperti misalkan bangun renovasi sekolah sudah detail.
Sedangkan, pengesahan APBD sebelum akhir Desember selesai, Kemendagri minta 30 November itu kenapa? supaya mereka waktu sampai tanggal maksimal 15 Desember bisa evaluasi di seluruh Indonesia, dan hasil evaluasi dari Kemendagri itu dikembalikan ke DPRD dan diparipurnakan," ungkap Taufik.
Baca Juga
Menanggapi permintaan itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Saefullah akan memperhatikan masukan-masukan dari legislator perihal efisiensi proyeksi KUA-PPAS 2020 untuk kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Karena pada akhirnya kembali ke kemampuan keuangan, program boleh banyak dan angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak. Tapi pada akhirnya, kata kuncinya kemampuan rencana penerimaan keuangan di 2020," tutup Saefullah. (Asp).
Baca Juga
RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta