RAPBD DKI Defisit Rp 10 Triliun, Sekda Usul Pengurangan Anggaran
Andika Pratama - Kamis, 21 November 2019
Sekda DKI Jakarta Saefullah (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Rancangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020 masih mengalami defisit hingga Rp 10 triliun.
Setelah pembahasan dengan komisi-komisi di DPRD DKI anggaran KUA-PPAS menyetuh 97 triliun, tapi kemampuang anggaran yang dimiliki hanya Rp 87,1 triliun. Artinya anggota legislatif dan eksekutif harus memangkas mata anggata hingga Rp 10 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Baca Juga
Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020
"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di 87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih 10 triliun," kata Sekda Saefullah di Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).
Adanya defisit Rp Rp 10 triliun, Saefullah mengimbau adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga menurutnya, perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas.
Lebih lanjut, Saefullah pun menyebutkan beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga
"Bagaimana mengurangi yang 10 itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas Nasional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufim mengatakan masih ada waktu untuk memangkas defisit uang capai Rp 10 miliar di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Adapun pelaksanaan itu rencananya bakal digelar Senin (25/11) pekan depan.
Baca Juga
"Minggu depan Senin Selasa banggar untuk menetapkan KUA-PPAS," papar dia. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
