DPRD Bakal Bentuk Panlih, Taufik: Fraksi PKS dan Gerindra Tak Bisa Jadi Ketua

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 19 Februari 2020
 DPRD Bakal Bentuk Panlih, Taufik: Fraksi PKS dan Gerindra Tak Bisa Jadi Ketua

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta bakal membentuk panitia pemilihan (panlih) calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Nantinya panlih itu berisikan sembilan anggota yang terdiri dari setiap fraksi yang ada di DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, M Taufik menegaskan bahwasanya ketua panlih nantinya tidak akan berasal dari fraksi Partai Gerindra, PKS, dan juga PDI Perjuangan.

Baca Juga:

Sebelum Rapat Paripurna Tatib Wagub, Anies Bersama Anggota DPRD Bermain Tiktok

Ketua panlih, lanjut Taufik, dipimpin oleh fraksi lain dari tiga partai tersebut. Kemudian penentuan ketuanya akan ditunjuk oleh anggota panlih dengan cara musyawarah.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik tegaskan pihaknya tidak akan jadi Ketua Panlih Wagub
Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik (Foto: MP/Asropih)

"Gini kita sepakati kemarin tidak Gerindra, tidam PKS, PDIP juga enggak. Nanti diserahkan ke kawan-kawan. Nanti dipilih sama mereka. Musyawarahlah," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Taufik menjelaskan alasan PKS ataupun Gerindra tidak bisa menjadi pemimpin panlih lantaran kedua partai itu terlibat dalam kontestasi pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

Sedangkan, PDI Perjuangan menurut Taufik merupakan partai yang memiliki porsi cukup besar di Dewan Parlemen Kebon Sirih, sehingga ketua panlih nanti dialihkan ke fraksi selain PKS, Gerindra dan PDIP.

"Ya kan kita yang ikut terlibat. (Kalau) PDIP merasa porsi partai besar, jadi dikasih ke yang lain," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah resmi mengesahkan tata tertib (tatib) pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI pada Rabu (19/2). Tatib wagub itu sendiri masuk di dalam tatib anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih periode 2019-2024.

Baca Juga:

Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menuturkan, tatib dewan dan tatib pemilihan cawagub DKI selanjutnya akan dikirimkan kepada eksekutif untuk dapat segera ditindaklanjuti.

"Peraturan DPRD tentang tatib DPRD provinsi DKI hari ini segera akan dikirim pada eksekutif untuk segera dilakukan penomoran dan diundangkan dalam berita daerah," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Taufik Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan