Akhirnya, DPRD Gelar Rapat Pengesahan Tatib dan Bentuk Panlih Wagub DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih pada Rabu (19/2) besok bakal menggelar rapat paripurna pengesahan tata tertib (Tatib) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.
Pras panggilan akrabnya Prasetyo itu menerangkan bahwa dalam paripurna itu juga DPRD bakal memutuskan struktur panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI.
Baca Juga:
DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup
"Besok kita rapat paripurna untuk menentukan panitia pemilih," kata Pras di gedung DPRD DKI lantai 10, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).
Diketahui dua hari berturur-turut ini, Senin (17/2) kemarin dan Selasa (18/2) ini DPRD menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas pemilihan calon pendamping Gubernur Anies. Dalam rapat itu diputuskan bahwa pemilihan DKI 2 dilakukan secara tertutup.
"Jadi kita membentuk panitia pemilih, kemudian voting dilaksanakan tertutup," papar politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M. Taufik menjelaskan, bahwa mulai hari ini DPRD DKI Jakan mengirimkan surat ke masing-masing fraksi untuk mengusulkan nama perwakilan untuk dimasukkan ke dalam Panlih pengganti Sandiaga Uno.
"Dari fraksi-fraksi untuk mengutus satu orang menjadi anggota panlih, jadi total berjumlah 9, per fraksi satu orang," terang Taufik.
Baca Juga:
Sejauh ini, DPRD DKI Jakarta telah memegang dua nama kandidiat cawagub DKI. Dua nama itu ialah Ahmad Riza Patria yang diusung dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis yang diajukan PKS.
Keduanya juga telah disetujui Gubernur Anies Baswedan dengan surat rekomendasi pemilihan yang telah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta di akhir Januari 2020 lalu.(Asp)
Baca Juga:
Pemilihan Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Tertutup atau Terbuka?
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas