DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 18 Januari 2023
DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar

Nickel Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Legislator Senayan menyoroti Investasi yang dilakukan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, terdapat berbagai hal yang tidak sesuai standar dalam investasi PT GNI.

Baca Juga:

Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Hal itu disampaikan Sartono merespons bentrokan berdarah di PT GNI Morowali. Menurutnya, bentrokan itu harus menjadi pelajaran penting bagi semua elemen, terutama bagi pemerintah.

“Pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke PT GNI, terdapat beberapa temuan kami seperti banyak alat yang tidak memenuhi standardisasi, pekerja yang tidak berbekal keahlian dan yang parahnya pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap,” kata Sartono, Rabu,(18/1).

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan karena Indonesia membutuhkan investor, dengan seenaknya mengabaikan standardisasi, kualitas, serta aturan yang sudah ada.

Baca Juga:

DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI

“Ketika ada investor masuk, pemerintah harus benar-benar serius dengan kualitas yang tinggi sehingga kejadian seperti kemarin tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Sartono meminta PT GNI berkomitmen melaksanakan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Jangan sampai hanya diterapkan ketika ada pengawasan saja.

Menurut Sartono, satu nyawa saja terlalu banyak untuk menjadi korban karena keteledoran dalam penerapan K3. Apalagi sudah mencapai empat orang.

"Pada insiden bentrokan di PT GNI ini, terdapat 2 korban yang meninggal dunia dan pada kejadian smelter meledak dan terbakar pada Desember 2022 juga terdapat 2 korban meninggal dunia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia

#DPR RI #Investasi #Sulawesi Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Capaian realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,2 persen setiap tahunnya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Segera Eksekusi Proyek Hilirisasi Senilai Rp 600 Triliun
Bahlil mengatakan, optimistis 18 proyek hilirisasi itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan banyak lapangan kerja
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Segera Eksekusi Proyek Hilirisasi Senilai Rp 600 Triliun
Indonesia
Beri ‘Karpet Merah’ untuk Investasi Asing di Indonesia, Prabowo Tegaskan Harus Buat Nyaman Investor
Presiden Prabowo menyatakan seluruh pihak harus mendukung investasi asing yang hendak masuk ke Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Beri ‘Karpet Merah’ untuk Investasi Asing di Indonesia, Prabowo Tegaskan Harus Buat Nyaman Investor
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan