DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar
Nickel Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.
MerahPutih.com - Legislator Senayan menyoroti Investasi yang dilakukan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, terdapat berbagai hal yang tidak sesuai standar dalam investasi PT GNI.
Baca Juga:
Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI
Hal itu disampaikan Sartono merespons bentrokan berdarah di PT GNI Morowali. Menurutnya, bentrokan itu harus menjadi pelajaran penting bagi semua elemen, terutama bagi pemerintah.
“Pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke PT GNI, terdapat beberapa temuan kami seperti banyak alat yang tidak memenuhi standardisasi, pekerja yang tidak berbekal keahlian dan yang parahnya pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap,” kata Sartono, Rabu,(18/1).
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan karena Indonesia membutuhkan investor, dengan seenaknya mengabaikan standardisasi, kualitas, serta aturan yang sudah ada.
Baca Juga:
DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI
“Ketika ada investor masuk, pemerintah harus benar-benar serius dengan kualitas yang tinggi sehingga kejadian seperti kemarin tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Sartono meminta PT GNI berkomitmen melaksanakan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Jangan sampai hanya diterapkan ketika ada pengawasan saja.
Menurut Sartono, satu nyawa saja terlalu banyak untuk menjadi korban karena keteledoran dalam penerapan K3. Apalagi sudah mencapai empat orang.
"Pada insiden bentrokan di PT GNI ini, terdapat 2 korban yang meninggal dunia dan pada kejadian smelter meledak dan terbakar pada Desember 2022 juga terdapat 2 korban meninggal dunia," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Presiden Prabowo Perintahkan Segera Eksekusi Proyek Hilirisasi Senilai Rp 600 Triliun
Beri ‘Karpet Merah’ untuk Investasi Asing di Indonesia, Prabowo Tegaskan Harus Buat Nyaman Investor
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap