DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar


Nickel Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.
MerahPutih.com - Legislator Senayan menyoroti Investasi yang dilakukan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, terdapat berbagai hal yang tidak sesuai standar dalam investasi PT GNI.
Baca Juga:
Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI
Hal itu disampaikan Sartono merespons bentrokan berdarah di PT GNI Morowali. Menurutnya, bentrokan itu harus menjadi pelajaran penting bagi semua elemen, terutama bagi pemerintah.
“Pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke PT GNI, terdapat beberapa temuan kami seperti banyak alat yang tidak memenuhi standardisasi, pekerja yang tidak berbekal keahlian dan yang parahnya pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap,” kata Sartono, Rabu,(18/1).
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan karena Indonesia membutuhkan investor, dengan seenaknya mengabaikan standardisasi, kualitas, serta aturan yang sudah ada.
Baca Juga:
DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI
“Ketika ada investor masuk, pemerintah harus benar-benar serius dengan kualitas yang tinggi sehingga kejadian seperti kemarin tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Sartono meminta PT GNI berkomitmen melaksanakan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Jangan sampai hanya diterapkan ketika ada pengawasan saja.
Menurut Sartono, satu nyawa saja terlalu banyak untuk menjadi korban karena keteledoran dalam penerapan K3. Apalagi sudah mencapai empat orang.
"Pada insiden bentrokan di PT GNI ini, terdapat 2 korban yang meninggal dunia dan pada kejadian smelter meledak dan terbakar pada Desember 2022 juga terdapat 2 korban meninggal dunia," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pasar Derivatif Kripto Indonesia Menggeliat, Pintu Catat Peningkatan Signifikan

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
