DPR Sebut Netralitas Prajurit Jadi Tantangan KSAD Jenderal Agus Subiyanto
Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI mengucapkan selamat kepada Jenderal Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Agus menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Ada sejumlah pesan dari Komisi I DPR untuk mendukung kinerja Agus.
Baca Juga:
KSAD Jenderal Agus Subiyanto Punya Harta Kekayaan Rp 19 Miliar
"Semoga dapat mengemban tugas dan amanah untuk membawa TNI AD semakin lebih baik dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Komisi I DPR sebagai mitra TNI pun menekankan sejumlah hal untuk Agus, mengingat pergantian KSAD kali ini dilakukan pada tahun politik.
"Peran KSAD dalam menjaga prajurit TNI AD agar menjauh dari politik praktis sangat besar," ujarnya.
Meutya berharap Agus dapat membawa prajurit TNI AD untuk kian menjunjung tinggi netralitas menyambut Pemilu 2024.
"Prajurit TNI memang harus berkontribusi pada sistem demokrasi negara, tapi politik yang dilakukan adalah politik kenegaraan dan politik yang bermuara untuk rakyat,” imbuhnya.
Ditambahkan Meutya, TNI harus berkomitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu. Netralitas prajurit disebut menjadi landasan yang kuat untuk mendukung perkembangan demokrasi dan pertahanan negara.
"Ini adalah prinsip yang menjamin bahwa TNI tetap menjadi penjaga kedaulatan negara yang profesional dan independen," ujarnya.
Baca Juga:
Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, TNI memang bertugas untuk membantu Polri dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pileg dan Pilpres berjalan dengan aman dan kondusif.
Meski begitu, Meutya mengingatkan agar dalam melaksanaan tugas tersebut, prajurit TNI tetap profesional dan menjaga integritas untuk mewujudkan situasi Pemilu yang aman, tertib dan lancar.
“Operasi bantuan pengamanan Pemilu yang dilakukan TNI adalah bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang harus dijalankan secara profesional oleh seluruh prajurit. Mengingat proses Pemilu memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi, TNI harus hadir demi kondusivitas negara,” paparnya.
Meutya pun meminta Jenderal Agus untuk memastikan seluruh jajarannya memahami tugas dan kewajiban dalam pengawasan pengamanan Pemilu. Pengarahan berkala dinilai perlu dilakukan kepada para Pangdam hingga komandan satuan.
“Di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, saya yakin TNI AD tetap berdiri pada kepatutannya sebagai prajurit dengan tidak terlibat pada praktik atau kegiatan politik praktis,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Amran Sulaiman Kembali Dilantik Jadi Mentan, Agus Subiyanto Menjabat KSAD
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Prabowo Berikan Hadiah Buat Lifter Putra Indonesia Rizki, Jadi Prajurit TNI Pangkat Letnan Dua
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Perkuat Struktur Komando di Tiga Matra
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap