DPR Sebut Netralitas Prajurit Jadi Tantangan KSAD Jenderal Agus Subiyanto

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 26 Oktober 2023
DPR Sebut Netralitas Prajurit Jadi Tantangan KSAD Jenderal Agus Subiyanto

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi I DPR RI mengucapkan selamat kepada Jenderal Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Agus menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Ada sejumlah pesan dari Komisi I DPR untuk mendukung kinerja Agus.

Baca Juga:

KSAD Jenderal Agus Subiyanto Punya Harta Kekayaan Rp 19 Miliar

"Semoga dapat mengemban tugas dan amanah untuk membawa TNI AD semakin lebih baik dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam keterangannya, Kamis (26/10).

Komisi I DPR sebagai mitra TNI pun menekankan sejumlah hal untuk Agus, mengingat pergantian KSAD kali ini dilakukan pada tahun politik.

"Peran KSAD dalam menjaga prajurit TNI AD agar menjauh dari politik praktis sangat besar," ujarnya.

Meutya berharap Agus dapat membawa prajurit TNI AD untuk kian menjunjung tinggi netralitas menyambut Pemilu 2024.

"Prajurit TNI memang harus berkontribusi pada sistem demokrasi negara, tapi politik yang dilakukan adalah politik kenegaraan dan politik yang bermuara untuk rakyat,” imbuhnya.

Ditambahkan Meutya, TNI harus berkomitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu. Netralitas prajurit disebut menjadi landasan yang kuat untuk mendukung perkembangan demokrasi dan pertahanan negara.

"Ini adalah prinsip yang menjamin bahwa TNI tetap menjadi penjaga kedaulatan negara yang profesional dan independen," ujarnya.

Baca Juga:

Langkah Moncer Jenderal Agus Pegang Jabatan KSAD

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, TNI memang bertugas untuk membantu Polri dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pileg dan Pilpres berjalan dengan aman dan kondusif.

Meski begitu, Meutya mengingatkan agar dalam melaksanaan tugas tersebut, prajurit TNI tetap profesional dan menjaga integritas untuk mewujudkan situasi Pemilu yang aman, tertib dan lancar.

“Operasi bantuan pengamanan Pemilu yang dilakukan TNI adalah bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang harus dijalankan secara profesional oleh seluruh prajurit. Mengingat proses Pemilu memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi, TNI harus hadir demi kondusivitas negara,” paparnya.

Meutya pun meminta Jenderal Agus untuk memastikan seluruh jajarannya memahami tugas dan kewajiban dalam pengawasan pengamanan Pemilu. Pengarahan berkala dinilai perlu dilakukan kepada para Pangdam hingga komandan satuan.

“Di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, saya yakin TNI AD tetap berdiri pada kepatutannya sebagai prajurit dengan tidak terlibat pada praktik atau kegiatan politik praktis,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Amran Sulaiman Kembali Dilantik Jadi Mentan, Agus Subiyanto Menjabat KSAD

#Pemilu #Pemilu 2024 #TNI #KSAD #DPR RI #Meutya Hafid
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
TNI AL Siapkan Manuver 50 Kapal Perang dan Kapal Selam di Teluk Jakarta, Kapal Teranyar Bakal Dipamerkan
Selain penampilan KRI, juga akan menampilkan manuver pesawat dari penerbang TNI AL dan dua kapal selam dari Satuan Hiu Kencana.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 September 2025
TNI AL Siapkan Manuver 50 Kapal Perang dan Kapal Selam di Teluk Jakarta, Kapal Teranyar Bakal Dipamerkan
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Bagikan