DPR Sebut Netralitas Prajurit Jadi Tantangan KSAD Jenderal Agus Subiyanto
Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat kepada KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI mengucapkan selamat kepada Jenderal Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Agus menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Ada sejumlah pesan dari Komisi I DPR untuk mendukung kinerja Agus.
Baca Juga:
KSAD Jenderal Agus Subiyanto Punya Harta Kekayaan Rp 19 Miliar
"Semoga dapat mengemban tugas dan amanah untuk membawa TNI AD semakin lebih baik dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Komisi I DPR sebagai mitra TNI pun menekankan sejumlah hal untuk Agus, mengingat pergantian KSAD kali ini dilakukan pada tahun politik.
"Peran KSAD dalam menjaga prajurit TNI AD agar menjauh dari politik praktis sangat besar," ujarnya.
Meutya berharap Agus dapat membawa prajurit TNI AD untuk kian menjunjung tinggi netralitas menyambut Pemilu 2024.
"Prajurit TNI memang harus berkontribusi pada sistem demokrasi negara, tapi politik yang dilakukan adalah politik kenegaraan dan politik yang bermuara untuk rakyat,” imbuhnya.
Ditambahkan Meutya, TNI harus berkomitmen untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu. Netralitas prajurit disebut menjadi landasan yang kuat untuk mendukung perkembangan demokrasi dan pertahanan negara.
"Ini adalah prinsip yang menjamin bahwa TNI tetap menjadi penjaga kedaulatan negara yang profesional dan independen," ujarnya.
Baca Juga:
Dalam pelaksanaan pesta demokrasi, TNI memang bertugas untuk membantu Polri dan penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pileg dan Pilpres berjalan dengan aman dan kondusif.
Meski begitu, Meutya mengingatkan agar dalam melaksanaan tugas tersebut, prajurit TNI tetap profesional dan menjaga integritas untuk mewujudkan situasi Pemilu yang aman, tertib dan lancar.
“Operasi bantuan pengamanan Pemilu yang dilakukan TNI adalah bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang harus dijalankan secara profesional oleh seluruh prajurit. Mengingat proses Pemilu memiliki potensi tingkat kerawanan yang sangat tinggi, TNI harus hadir demi kondusivitas negara,” paparnya.
Meutya pun meminta Jenderal Agus untuk memastikan seluruh jajarannya memahami tugas dan kewajiban dalam pengawasan pengamanan Pemilu. Pengarahan berkala dinilai perlu dilakukan kepada para Pangdam hingga komandan satuan.
“Di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, saya yakin TNI AD tetap berdiri pada kepatutannya sebagai prajurit dengan tidak terlibat pada praktik atau kegiatan politik praktis,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Amran Sulaiman Kembali Dilantik Jadi Mentan, Agus Subiyanto Menjabat KSAD
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Panglima TNI Perintahkan Tangkap Provokator Pengibaran Bendera GAM
TNI Bangun 32 Jembatan Darurat di Sumatera, Pesan 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri
Begini Kerja Cepat TNI Bangun Puluhan Jembatan Wilayah Terdampak Bencana di Sumatra
Panglima TNI Sebut 37.910 Personel Dikerahkan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Ceritakan Upaya Sabotase saat Pembangunan Jembatan di Lokasi Bencana Aceh
TNI Tambah 15 Batalyon Percepat Pemulihan Sumatera, Ini Fokus Kerjanya
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat