DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 22 November 2022
DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar korban-korban gempa mendapat prioritas penanganan.

“Tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban-korban luka akibat gempa,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (22/11).

Baca Juga:

Respons Gempa Cianjur, Puan Minta Pemerintah Segera Bangun Rumah Sakit Darurat

Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi siang kemarin di Cianjur, Jawa Barat, telah memakan korban jiwa lebih dari 100 orang. Sebanyak 300-an orang pun mengalami luka, dan 31 lainnya dilaporkan hilang.

Hingga saat ini, Tim SAR gabungan masih terus berusaha mengevakuasi korban gempa. Petugas lapangan mengalami kesulitan untuk menemukan lebih banyak jenazah akibat puing-puing rumah dan bangunan yang roboh. Puan berharap, evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan bisa dipercepat.

“Gotong royong dari wilayah lain seperti dari daerah Jawa Tengah dan DKI Jakarta dapat membantu mempercepat proses penanganan korban gempa, termasuk potensi SAR untuk evakuasi korban dan dari kelompok relawan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, kerja sama berbagai elemen bangsa juga dapat mengoptimalkan segala proses yang dibutuhkan korban gempa. Apalagi banyak warga yang mengalami luka berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Bantuan tenaga kesehatan dari daerah lain maupun kelompok relawan juga diperlukan mengingat ada banyak korban gempa sehingga membutuhkan ekstra tenaga dan peralatan medis,” jelas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menilai kebutuhan tenaga bantuan trauma healing bagi para korban juga harus menjadi perhatian. Pasalnya, kata Puan, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban gempa.

“Korban lainnya pun cukup banyak yang mengalami trauma akibat mengalami peristiwa memilukan. Trauma healing juga dibutuhkan untuk keluarga yang kehilangan sanak saudaranya,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Baca Juga:

Harapan Puan dan Zulhas setelah Haedar Nashir Kembali Pimpin Muhammadiyah

Kepada Pemerintah, Puan mengingatkan agar penyaluran logistik kepada korban gempa dilakukan secara merata. Ia menyebut, dapur umum perlu disiapkan di titik-titik tempat berkumpulnya korban gempa.

“Siapkan dapur umum di rumah sakit, posko-posko pengungsian, dan semua daerah yang terdampak gempa. Kebutuhan makanan, susu, dan popok bagi anak-anak juga harus tersedia,” tegas Puan.

Oleh karenanya, Kementerian terkait juga diminta agar mempercepat pembukaan akses jalanan yang terkena longsor akibat gempa. Dengan begitu, kata Puan, penyaluran logistik tidak terhambat.

“Semua pihak harus bahu membahu memberikan upaya terbaik dalam proses penanganan gempa Cianjur. Tentunya dukungan dari masyarakat juga sangat penting,” ujarnya.

Puan pun memastikan DPR mendukung pemberian bantuan dana dari Pemerintah bagi warga yang rumahnya rusak. DPR disebutnya akan mengawal pemberian bantuan sehingga semua warga mendapatkan haknya.

“Pengawasan diperlukan agar rumah yang dibangun harus berkonstruksi tahan gempa sehingga warga akan lebih aman tinggal di rumahnya,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga:

Puan Dukung Langkah Gibran Silaturahmi dengan Anies

#Puan Maharani #DPR RI #Gempa #Cianjur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - 1 jam, 26 menit lalu
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Tim reaksi cepat itu bertugas mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nabire melakukan asesmen untuk menentukan status bencana di Nabire.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
BNPB Kirim Tim Reaksi Cepat ke Nabire, Tangani Dampak dan Kerusakan Akibat Gempa
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Seluruh Jaringan Komunikasi Terputus
gempa bumi di 23 km Barat Laut Nabire menyebabkan layanan TelkomGroup di area Nabire, Botawa dan Enarotali mengalami gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Seluruh Jaringan Komunikasi Terputus
Dunia
Gempa Magnitudo 7,8 Guncang Lepas Pantai Rusia, Peringatan Tsunami Dikeluarkan Khusus untuk Alaska
Gempa ini terjadi tidak lama setelah guncangan M8,8 mengguncang area yang sama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Gempa Magnitudo 7,8 Guncang Lepas Pantai Rusia, Peringatan Tsunami Dikeluarkan Khusus untuk Alaska
Bagikan