DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 22 November 2022
DPR Pastikan Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Cianjur Tepat Sasaran

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta agar proses tanggap darurat gempa Cianjur dilakukan sebaik mungkin. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar korban-korban gempa mendapat prioritas penanganan.

“Tanggap darurat harus dilakukan secara maksimal. Penanganan korban harus menjadi prioritas, baik evakuasi jenazah korban maupun perawatan terhadap korban-korban luka akibat gempa,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (22/11).

Baca Juga:

Respons Gempa Cianjur, Puan Minta Pemerintah Segera Bangun Rumah Sakit Darurat

Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi siang kemarin di Cianjur, Jawa Barat, telah memakan korban jiwa lebih dari 100 orang. Sebanyak 300-an orang pun mengalami luka, dan 31 lainnya dilaporkan hilang.

Hingga saat ini, Tim SAR gabungan masih terus berusaha mengevakuasi korban gempa. Petugas lapangan mengalami kesulitan untuk menemukan lebih banyak jenazah akibat puing-puing rumah dan bangunan yang roboh. Puan berharap, evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan bisa dipercepat.

“Gotong royong dari wilayah lain seperti dari daerah Jawa Tengah dan DKI Jakarta dapat membantu mempercepat proses penanganan korban gempa, termasuk potensi SAR untuk evakuasi korban dan dari kelompok relawan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Menurut Puan, kerja sama berbagai elemen bangsa juga dapat mengoptimalkan segala proses yang dibutuhkan korban gempa. Apalagi banyak warga yang mengalami luka berat sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Bantuan tenaga kesehatan dari daerah lain maupun kelompok relawan juga diperlukan mengingat ada banyak korban gempa sehingga membutuhkan ekstra tenaga dan peralatan medis,” jelas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini menilai kebutuhan tenaga bantuan trauma healing bagi para korban juga harus menjadi perhatian. Pasalnya, kata Puan, tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban gempa.

“Korban lainnya pun cukup banyak yang mengalami trauma akibat mengalami peristiwa memilukan. Trauma healing juga dibutuhkan untuk keluarga yang kehilangan sanak saudaranya,” tutur cucu Bung Karno tersebut.

Baca Juga:

Harapan Puan dan Zulhas setelah Haedar Nashir Kembali Pimpin Muhammadiyah

Kepada Pemerintah, Puan mengingatkan agar penyaluran logistik kepada korban gempa dilakukan secara merata. Ia menyebut, dapur umum perlu disiapkan di titik-titik tempat berkumpulnya korban gempa.

“Siapkan dapur umum di rumah sakit, posko-posko pengungsian, dan semua daerah yang terdampak gempa. Kebutuhan makanan, susu, dan popok bagi anak-anak juga harus tersedia,” tegas Puan.

Oleh karenanya, Kementerian terkait juga diminta agar mempercepat pembukaan akses jalanan yang terkena longsor akibat gempa. Dengan begitu, kata Puan, penyaluran logistik tidak terhambat.

“Semua pihak harus bahu membahu memberikan upaya terbaik dalam proses penanganan gempa Cianjur. Tentunya dukungan dari masyarakat juga sangat penting,” ujarnya.

Puan pun memastikan DPR mendukung pemberian bantuan dana dari Pemerintah bagi warga yang rumahnya rusak. DPR disebutnya akan mengawal pemberian bantuan sehingga semua warga mendapatkan haknya.

“Pengawasan diperlukan agar rumah yang dibangun harus berkonstruksi tahan gempa sehingga warga akan lebih aman tinggal di rumahnya,” tutup Puan. (Pon)

Baca Juga:

Puan Dukung Langkah Gibran Silaturahmi dengan Anies

#Puan Maharani #DPR RI #Gempa #Cianjur
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jalur Selatan Cianjur Kini Dapat Dilalui secara Normal Setelah Sempat Tertutup Longsor dan Pohon Tumbang, Pengguna Jalan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Bencana longsor dan pohon tumbang membuat jalur selatan Cianjur tepatnya di Desa Sukapura, Kecamatan Cidau sempat tertutup.
Frengky Aruan - Senin, 10 November 2025
Jalur Selatan Cianjur Kini Dapat Dilalui secara Normal Setelah Sempat Tertutup Longsor dan Pohon Tumbang, Pengguna Jalan Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan