DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon


Ledakan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8). Foto: Reuters
MerahPutih.com - Selasa (4/8) sore, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, tepatnya di Port of Beirut. Tercatat, lebih dari 70 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mendata dan memastikan apakah ada korban WNI yang terdampak dalam ledakan di Beirut. Menurutnya, pihak Kemenlu diharapkan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.
Baca Juga
Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat
Berdasarkan data Kemenhan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat 1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Lebanon-Israel.
“Sedangkan ratusan WNI lainnya bekerja di sana dan semoga semua tidak ada disekitar ledakan dan semoga sehat, ” kata Kharis kepada wartawan, Rabu (5/8).

Kharis juga mendorong Pemerintah Indonesia memberi bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon atas terjadinya musibah tersebut serta mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena eskalasi ledakan yang begitu besar.
Dia juga menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang Ibu Kota Lebanon tersebut.
“Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, rakyat Lebanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan rakyat Lebanon” ujar Kharis.
Baca Juga
Kharis juga mendorong pemerintah, agar bergerak cepat memberikan bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon. Serta mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh dan serius, karena eskalasi ledakan yang begitu besar.
Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengungkap kepada media, soal adanya 2.750 ton amonium nitrat - bahan untuk pupuk dan peledak - yang disimpan di gudang yang mengakibatkan ledakan dahsyat itu. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus

Mikrofon Sempat Mati saat Presiden Prabowo Pidato di KTT PBB, Kemlu RI Jamin Pesan Sudah Tersampaikan

Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina

Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos

Kemlu Pastikan 134 WNI di Nepal dalam Kondisi Aman, Koordinasi dengan Otoritas Setempat Permudah Kepulangan

Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional

Miodrag Radulovic Ungkap Alasan di Balik Taktik Defensif Lebanon Melawan Indonesia

Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
