DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 05 Agustus 2020
DPR Minta Kemenlu Pantau Keselamatan WNI di Lebanon

Ledakan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8). Foto: Reuters

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Selasa (4/8) sore, sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, tepatnya di Port of Beirut. Tercatat, lebih dari 70 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mendata dan memastikan apakah ada korban WNI yang terdampak dalam ledakan di Beirut. Menurutnya, pihak Kemenlu diharapkan segera memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan.

Baca Juga

Presiden Lebanon Sebut Ledakan Akibat Timbunan 2.750 Ton Amonium Nitrat

Berdasarkan data Kemenhan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat 1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Lebanon-Israel.

“Sedangkan ratusan WNI lainnya bekerja di sana dan semoga semua tidak ada disekitar ledakan dan semoga sehat, ” kata Kharis kepada wartawan, Rabu (5/8).

Suhud
Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari. Foto: parlementaria

Kharis juga mendorong Pemerintah Indonesia memberi bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon atas terjadinya musibah tersebut serta mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

Dia juga menyampaikan duka mendalam atas ledakan hebat yang mengguncang Ibu Kota Lebanon tersebut.

“Saya sampaikan duka mendalam kepada seluruh korban ledakan dahsyat itu baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka, disaat pandemi seperti ini yang belum selesai, rakyat Lebanon harus merasakan musibah yang lain, semoga Allah SWT menguatkan rakyat Lebanon” ujar Kharis.

Baca Juga

KBRI Beirut Beberkan Kondisi WNI Pascaledakan Lebanon

Kharis juga mendorong pemerintah, agar bergerak cepat memberikan bantuan sebagai negara sahabat kepada Lebanon. Serta mendorong dilakukannya investigasi menyeluruh dan serius, karena eskalasi ledakan yang begitu besar.

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengungkap kepada media, soal adanya 2.750 ton amonium nitrat - bahan untuk pupuk dan peledak - yang disimpan di gudang yang mengakibatkan ledakan dahsyat itu. (Knu)

#Komisi I DPR #Kementerian Luar Negeri #Lebanon
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Komisi I DPR mendorong PBB untuk melakukan reformasi. Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB juga patut diapresiasi.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus
Indonesia
Mikrofon Sempat Mati saat Presiden Prabowo Pidato di KTT PBB, Kemlu RI Jamin Pesan Sudah Tersampaikan
Mikrofon terputus menjelang akhir pidato Presiden Prabowo di KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Mikrofon Sempat Mati saat Presiden Prabowo Pidato di KTT PBB, Kemlu RI Jamin Pesan Sudah Tersampaikan
Indonesia
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia pada sesi pembahasan mengenai Solusi Dua Negara untuk Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
Kemlu Pastikan 134 WNI di Nepal dalam Kondisi Aman, Koordinasi dengan Otoritas Setempat Permudah Kepulangan
KBRI Dhaka telah mengeluarkan imbauan kepada WNI agar menghindari lokasi yang menjadi titik demonstrasi dan rawan ricuh.
Frengky Aruan - Jumat, 12 September 2025
Kemlu Pastikan 134 WNI di Nepal dalam Kondisi Aman, Koordinasi dengan Otoritas Setempat Permudah Kepulangan
Indonesia
Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional
Pemerintah Indonesia menilai serangan tersebut berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Israel Serang Qatar Picu Ketegangan di Timur Tengah, Kemlu Indonesia: Pelanggaran Keras terhadap Hukum Internasional
Olahraga
Miodrag Radulovic Ungkap Alasan di Balik Taktik Defensif Lebanon Melawan Indonesia
Radulovic mengaku puas dengan performa para pemainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Miodrag Radulovic Ungkap Alasan di Balik Taktik Defensif Lebanon Melawan Indonesia
Indonesia
Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana
Keluarga Arya Daru akan mengungkapkan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan baik secara lisan atau secara tertulis saat RDP nanti.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana
Indonesia
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
PBB menyoroti adanya potensi pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu terjadi usai terjadinya kericuhan saat demonstrasi. Kemlu RI pun menegaskan, bakal segera menangani sesuai mekanisme hukum.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum
Indonesia
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Wakil Ketua Komisi I DPR mendorong Kemlu untuk meninjau kembali skema tunjangan serta fasilitas perlindungan bagi diplomat dan keluarganya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
DPR Minta Kemlu Evaluasi SOP Keamanan Diplomat Pasca Tewasnya Zetro Leonardo Purba di Peru
Bagikan